TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD bersama Pemkab Tasikmalaya menerima silaturahmi dari Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tasikmalaya Utara di ruang pimpinan DPRD, Rabu (24/9/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi, Ketua DPRD Budi Ahdiat beserta tiga Wakil Ketua, H Aep Syarifudin, H Ami Fahmi, dan Erry Purwanto, serta Ketua Fraksi Gerindra Usman Kusmana.
Bupati Cecep menegaskan pemerintah daerah siap mendukung percepatan proses CDOB Tasik Utara, terutama dari sisi administrasi agar segera dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Namun, ia mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi kendala.
Baca Juga:Tak Bisa Hanya Fokus Jalan, Komisi III Sentil Bupati Tasikmalaya: Jangan Lupakan Pelayanan Dasar Lainnya!HTN 2025, Petani Masih Jadi Tulang Punggung Tapi Terpinggirkan: Pemda Harus Bergerak!
“Sehubungan dengan anggaran daerah yang belum stabil, kami masih belum bisa mengalokasikan yang berbasis anggaran untuk CDOB Tasik Utara,” kata Cecep.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Tasikmalaya Budi Ahdiat. Ia menegaskan DPRD bersama eksekutif sudah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) terkait CDOB Tasik Utara. Bahkan, agenda paripurna sudah dijadwalkan.
“Dalam kerangka mempercepat SKB antara DPRD dengan Bupati Tasikmalaya maka 30 September, rencana akan diparipurnakan terkait dengan CDOB,” terang Budi.
Ketua Presidium CDOB Tasik Utara Ato Rinanto menyambut baik dukungan tersebut. Ia menilai sinergi eksekutif dan legislatif menjadi modal penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik melalui pemekaran wilayah.
Menurut Ato, pembentukan CDOB Tasik Utara merupakan kewajiban bersama. Ia menekankan pentingnya langkah cepat agar Tasikmalaya tidak tertinggal dari daerah lain yang juga mengusulkan pemekaran.
“Kita semuanya berkompetisi dengan kota dan kabupaten lain, bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga yang di luar Jawa Barat, jadi atas dasar itu mohon semua pihak untuk bisa berpikir dalam proses mempercepat SKB, bagi terwujudnya percepatan pembangunan dan pelayanan,” tambah Ato. (dik)