TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat kembali menuai sorotan.
Rabu (24/9/2025), puluhan warga yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Tasikmalaya (Semata) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyuarakan protes.
Dalam aksinya, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program nasional bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Baca Juga:PAW Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Tasikmalaya Terancam Batal Gara-Gara Tunggakan Iuran PartaiWarga Karangresik Curiga! Temukan Motor Matic Tergeletak di Jembatan dengan Mesin Menyala
Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal yang terjadi usai siswa dan warga mengonsumsi makanan dari program MBG.
Warga menilai kualitas makanan masih bermasalah, sementara pengelolaannya diduga dimonopoli pihak tertentu. Ketua Semata, Ahmad Nazmudin, menegaskan program ini tidak boleh dijalankan secara serampangan.
“Di sejumlah daerah, ada anggota dewan yang ikut memiliki dapur penyedia makanan atau SPPG. Hal ini jelas menimbulkan konflik kepentingan,” ungkapnya.
Nazmudin menambahkan, program dengan anggaran besar seharusnya dikelola secara profesional dan berlandaskan keamanan pangan. Karena itu, Semata mendesak pemerintah melakukan evaluasi nasional agar program benar-benar memberi manfaat, bukan menambah masalah.
Desakan tersebut turut disambut kalangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Ketua Komisi II DPRD, Dani Pardian, sepakat bahwa MBG harus segera diperbaiki.
“Tujuan program ini sebenarnya mulia, tetapi pelaksanaannya justru menimbulkan masalah. Jangan sampai rakyat jadi korban. Evaluasi total adalah langkah yang harus dilakukan,” tegasnya.
Besarnya anggaran MBG, mencapai Rp335 triliun, membuat publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Baca Juga:Benarkah Penerapan Manajemen Talenta di Kota Tasikmalaya Hasil dari Disertasi Pegawai BKPSDM?Kandungan Gizi pada Menu Makanan Bergizi Gratis Disorot PSU Kabupaten Tasikmalaya
Apalagi kasus keracunan terkait MBG tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga di Garut hingga Kabupaten Bandung Barat, dengan ratusan siswa menjadi korban.
Gelombang kritik itu memperkuat tuntutan agar pemerintah pusat segera melakukan audit menyeluruh, mulai dari rantai pasok, bahan baku, hingga higienitas dapur penyedia makanan. Publik mendesak, sebelum evaluasi tuntas, program MBG sebaiknya dihentikan sementara. (ujg/dik)