TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sejumlah masalah mengiringi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Mulai dari menu yang dianggap asal-asalan, keracunan, sampai telatnya pembayaran dari pemerintah kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Contoh kasusnya terjadi di Kota Tasikmalaya. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bungursari tidak mendistribusikan MBG setiap hari pada pekan kemarin dan pekan ini. Ini disebabkan telatnya pembayaran dari pemerintah.
Berdasarkan “berita acara tidak operasional” yang diterbitkan SPPG 2 Bungursari, dapur MBG tersebut tidak beroperasi dan tidak menyalurkan makanan pada hari tertentu kepada sekolah-sekolah penerima.
Baca Juga:Benarkah Penerapan Manajemen Talenta di Kota Tasikmalaya Hasil dari Disertasi Pegawai BKPSDM?Kandungan Gizi pada Menu Makanan Bergizi Gratis Disorot PSU Kabupaten Tasikmalaya
Surat resmi tersebut menjadi pemberitahuan kepada 23 sekolah dasar di bawah naungan SPPG 2 Bungursari agar memahami kondisi distribusi. Dalam dokumen itu disebutkan jumlah penerima terdampak mencapai 2.403 siswa.
Kurnia Surgana, Seorang guru SDN Sukarindik, Kecamatan Indihiang, membenarkan tidak adanya distribusi MBG dalam dua hari kemarin. Yakni hari Jumat dan hari Senin.
“Jumat kemarin tidak tersalurkan. Senin tidak mengirimkan, sorenya ada pemberitahuan dana masuk katanya, Selasa tadi (kemarin, red) kembali mengirim MBG,” ujarnya saat ditemui di sekolah, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan sejak awal sekolah menerima penawaran dari SPPG 2 Bungursari untuk pendataan distribusi makanan, sehingga pembagian berjalan lancar.
“Jarak dapur sekitar 6–7 kilometer. Biasanya pukul 07.30 makanan sudah sampai dan dimakan siswa saat istirahat pukul 09.30. Kami tidak diberi tahu soal menu, hanya membahas waktu pengiriman karena ada sekolah yang waktu istirahatnya dua kali. Hampir semua SD yang di SPPG itu pagi dikirimnya,” tambahnya.
Kepala SPPG 2 Bungursari, Irvan N, mengonfirmasi penghentian sementara tersebut. Ia mengaku tidak mengirimkan MBG selama dua hari lantaran masalah anggaran.
“Datanya itu, kami tidak menyalurkan MBG sekitar 2.403 orang di 23 sekolah. Jadi memang anggaran yang turun dari BGN itu telat. Sebelumnya saya menggunakan anggaran sisa dari dua periode sebelumnya. Namun sekarang takutnya ada hal-hal negatif sehingga tidak bisa dicover mitra atau pihak lain. Maka saya memutuskan memberikan surat berita acara tidak ada penyaluran MBG untuk hari-hari tersebut,” ujarnya.