TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Konflik yang terjadi antara kepala dinas dengan warga di Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu patut menjadi bahan evaluasi. Pejabat pemerintah tidak seharusnya bersikap emosional ketika merespons keluhan dari masyarakat.
Figur seorang pejabat ketika menjalankan peranannya di masyarakat bukan hanya mewakili pribadi, namun juga lembaga. Meski kedua pihak sudah saling memaafkan, hal itu tidak menghapus memori publik akan peristiwa tersebut.
Pengamat Komunikasi Politik dari FISIP Universitas Siliwangi, Faisal F Noorikhsan mengatakan sikap marah-marah seorang pejabat bukanlah berkaitan dengan personal semata. Lebih jauh, hal itu menyangkut nama baik lembaga yang dia bawa serta di mata publik.
Baca Juga:Konsep Manajemen Talenta yang Dipakai Pemkot Tasikmalaya Rawan DigugatKarya Jurnalis Radar Tasikmalaya Masuk 5 Besar Nominasi Penghargaan Karya Jurnalistik tentang Anak oleh UNICEF
“Ketika pejabat publik menunjukkan sikap marah atau defensif, hal ini secara langsung mencederai citra institusi dan merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Faisal, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, komunikasi yang buruk dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Jika kepercayaan publik terganggu, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit diterima..
“Kalau masyarakat sudah tidak percaya, kebijakan sebaik apa pun akan terbentur resistensi,” tambahnya.
Faisal menekankan, komunikasi etis seharusnya menjadi salah satu modal utama seorang pejabat publik. Dalam konteks pelayanan, mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesantunan dalam berbicara maupun bersikap.
“Perilaku marah-marah atau kehilangan kendali emosi ketika menghadapi keluhan warga mencerminkan masalah serius. Itu bisa dibaca publik sebagai ketidakmampuan mengelola tekanan, bahkan kelemahan dalam memahami aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menilai pemulihan citra yang sudah tercoreng tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Yang dibutuhkan adalah perbaikan dalam pola komunikasi pemerintah dengan komitmen secara kelembagaan.
“Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan, perbaikan prosedur, dan komitmen menjadikan komunikasi etis sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Baca Juga:Manajemen Talenta di Kota Tasikmalaya: Inovasi atau Jalan Pintas Promosi Jabatan?Tak Berubah, Gaya Komunikasi Kadinsos Kota Tasikmalaya Dikritik Publik
Faisal juga mengingatkan, di era keterbukaan informasi, setiap pejabat publik adalah representasi negara. Sikap dan ucapan mereka akan langsung dikonsumsi publik dan membentuk persepsi terhadap negara.