Namun hingga kini, kata Nanang, baru satu triwulan yang dibayarkan. Sisanya belum cair, sehingga sempat menimbulkan reaksi dari para anggota Linmas. “Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab tidak mengutak-atik anggaran insentif Linmas. Jika memang harus ada efisiensi, jangan sampai anggaran ini dihapus sepenuhnya,” ujarnya.
Nanang menjelaskan, insentif yang diterima Linmas sebesar Rp100 ribu per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. “Jumlahnya memang tidak besar, tapi bagi Linmas ini penting. Mereka sudah berkontribusi besar, maka sudah sewajarnya dihargai melalui pembayaran insentif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nanang menyebut keputusan akhir mengenai pencairan insentif ini masih menunggu jawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Hari Rabu mendatang akan ada pembahasan lanjutan. Kita tunggu apakah TAPD bisa memastikan insentif ini dibayarkan atau tidak,” katanya.
Baca Juga:Doa dan Syukur untuk Bangsa, HUT GM FKPPI Kabupaten Tasikmalaya Gelar Pengobatan Gratis dan Pembagian SembakoTingkatkan Daya Saing Produk Lokal, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Kewirausahaan Daerah
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Aang Munawar, juga menyuarakan hal serupa. Ia menilai Pemkab harus segera mencairkan insentif Linmas agar tidak menimbulkan kekecewaan di lapangan.
“Linmas sudah bekerja membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban. Sangat wajar kalau insentif yang sudah dianggarkan itu segera direalisasikan. Kasihan kalau dibiarkan terlalu lama,” ucapnya. (ujg)