TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya ditujukan meningkatkan roda perekonomian. Bagaimana tidak, Pemerintah Pusat memberikan suplai dana yang tidak sedikit ke SPPG-SPPG di setiap daerah.
Di Kota Tasikmalaya, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya sudah berjalan di sebagian besar siswa di sekolah. Ketika program ini berjalan setiap harinya miliaran rupiah berputar dari program unggulan Presiden ini.
Biaya untuk program MBG ini, pemerintah pusat mematok dana Rp 15.000 untuk satu porsi MBG. Dari jumlah tersebut, Rp 10.000 untuk bahan makanan dan Rp 5.000 untuk operasional serta keuntungan Yayasan.
Baca Juga:Rotasi Mutasi dan Pengisian Jabatan Kosong di Pemkot Tasikmalaya Semakin Dekat, Sekda Masiih Irit BicaraRemaja yang Meninggal di Kebun Ternyata Santri Di Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, jumlah siswa tercatat ada di angka 94.353 orang. Terdiri dari 5.179 peserta didik TK, 62.904 peserta didik SD dan 29.270 peserta didik SMP.
Untuk lembaga pendidikan di bawah Kemenag, jumlah siswa madrasah tercatat mencapai angka 32.796 orang. Terdiri dari RA 6.512 siswa RA, 11.002 siswa MI, 9.927 siswa MTs dan 5.355 siswa MA.
Untuk peserta didik tingkat SMA dan SMK di Kota Tasikmalaya, berdasarkan data Kemendikdasmen jumlahnya yakni 15.833 orang. Ditambah dengan siswa siswa SLB jumlahnya 756 orang.
Jika dikalkulasikan, jumlah siswa di Kota Tasikmalaya yang berhak menerima makanan dari program MBG yakni 146,738 orang. Jika dikaitkan dengan biaya porsi MBG, maka dana yang dikucurkan mencapai Rp 2.201.070.000 belum termasuk balita dann ibu hamil.
Mengenai perputaran uang dari program tersebut, Iwan Supriadi dari Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pemantik) menilai seharusnya dana yang digelontorkan itu bisa berdampak pada kesejahteraan petani dan UMKM. Pasalnya setiap hari SPPG membutuhkan produk UMKM dan juga hasil pertanian. “Jadi seharusnya petani dan UMKM lebih sejahtera,” ungkapnya.
Namun realita di lapangan menurutnya dampak tersebut belum sampai dirasakannya oleh sebagian petani dan UMKM. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal dilibatkannya mereka untuk menyuplai produknya ke SPPG. “Karena dari sebagian petani dan pelaku UMKM yang saya temui, mereka tidak diminta untuk menyuplai ke SPPG,” terangnya.
Dalam hal ini, pihaknya meminta agar dinas terkait memastikan pelaku UMKM dan petani lokal dilibatkan dalam MBG ini. Supaya bisa memberikan dampak yang maksimal, termasuk UMKM dan para petani. “Dinas harus memastikan UMKM dan petani dilibatkan, jangan sampai hanya jadi penonton,” tuturnya.(rangga jatnika)