“Saya minta perbaiki saja cara berkomunikasinya. Nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Nanti diberikan pembinaan oleh pimpinan,” tegasnya.
Diketahui, Puluhan warga Panglayungan hadir bersama sejumlah pihak, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) dan BNI Cabang Tasikmalaya.
Mereka menuntut transparansi data penerima bansos, khususnya terkait warga kategori miskin desil 1–5 yang justru ter-exclude dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga:Dua Siswa MAN 1 Tasikmalaya Lolos Final OSN Tingkat Nasional Bidang FisikaHima Persis Jawa Barat Desak Reformasi Tunjangan DPRD Berbasis Evaluasi Kinerja
Sebagai catatan, dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat 10 desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Desil 1–5 adalah kelompok termiskin yang seharusnya otomatis berhak menerima bansos seperti PKH dan BPNT.
Namun, kasus exclude sering terjadi, yakni ketika keluarga miskin yang layak justru tidak tercatat menerima bantuan akibat perbedaan data, kesalahan pemutakhiran, atau validasi tambahan yang menimbulkan stigma. (Ayu Sabrina)