GARUT, RADARTASIK.ID – Kritik pedas soal buruknya pelayanan publik di Kabupaten Garut menyeruak setelah aktor sinetron Preman Pensiun, Abenk Marco, mengeluhkan kesulitan mengurus perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk masjid wakaf yang dibangun di tanah wakaf.
Keluhan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya itu sontak viral dan memancing beragam reaksi masyarakat.
Tidak hanya warganet, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga ikut menanggapi melalui media sosial dan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Abenk.
Baca Juga:Calon Pengantin di Jawa Barat Wajib Tanam Pohon Sebelum Menikah, Garut Jadi Lokasi PerdanaSDIT Al Bayyinah Garut Tanamkan Nilai Kepramukaan Lewat Perkemahan Mahabbah
Sorotan publik pun mengarah ke Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di kawasan Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Gelombang kritik ini mendapat respons serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.
Anggota Komisi I DPRD, Iman Ali Rahman, menegaskan, pelayanan publik sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 176 Tahun 2023.
Ia menilai, bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan, seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut segera melakukan perbaikan.
Iman menekankan pentingnya teguran hingga sanksi jika terbukti ada kelalaian yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, insiden yang dialami Abenk harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh agar prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah dapat benar-benar diterapkan. ”Harus sesuai ketentuan dan prinsip pelayanan yang baik,” katanya beberapa waktu lalu.
Menanggapi kritik yang meluas, Kepala DPMPTSP Kabupaten Garut, Budi Gangan, menilai insiden ini sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki kinerja MPP ke depan.
Baca Juga:Pemkab Garut Mulai Rekonstruksi dan Rehabilitasi 139 Titik Jalan, Apakah Cukup Menyelesaikan Masalah Jalan?Aktor Preman Pensiun Abenk Marco Kecewa dengan Pelayanan Publik Pemkab Garut, Bupati dan Wakil Angkat Bicara
Ia menegaskan, kesalahan serupa harus menjadi yang terakhir dan pelayanan publik di MPP Kabupaten Garut harus meningkat melampaui ekspektasi masyarakat.
Bupati dan Wakil Bupati Garut juga telah memberikan komitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, bahkan turun langsung meninjau lokasi dan berdialog dengan petugas MPP.
Ia berencana mengumpulkan seluruh instansi yang memiliki tenant di MPP agar membuat komitmen bersama meningkatkan kualitas layanan. (Agi Sugiana)