BANJAR, RADARTASIK.ID – Polemik mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjar.
Sejumlah anggota DPRD Kota Banjar disebut-sebut ikut mengurusi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meski program ini seharusnya dijalankan pihak pelaksana di lapangan.
Penjabat Sementara (Pjs) Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan, pihaknya sedang melakukan kajian melalui Badan Kehormatan (BK).
Baca Juga:Posnu Cium Dugaan Skandal dalam Rencana Pengadaan Mobil Dinas Senilai Rp 2 Miliar di Kota BanjarAktivis Desak Anggota DPRD Kota Banjar Tarik Diri dari Dapur MBG, Potensi Konflik Kepentingan Ancam Integritas
Ia meminta BK memeriksa aturan dan menelusuri sejauh mana keterlibatan anggota dewan, agar jelas batas peran yang diperbolehkan. ”Dari sisi aturannya seperti apa,” ucapnya, Minggu, 14 September 2025.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi pelanggaran etika dan menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Sutarno, yang juga Ketua Partai Gerindra, menekankan, keterlibatan kader Gerindra hanya sebatas mengawasi dan memantau.
Menurutnya, partai diminta untuk membantu menyukseskan program nasional tersebut, bukan untuk mengelola dapur.
Ia menjelaskan, dari target 40 ribu dapur MBG di Jawa Barat, saat ini baru sekitar 800 dapur yang berjalan dan diharapkan mencapai 2.500 dapur pada akhir tahun.
”Kita turut mengawasi dan mengecek jika ada keluhan, kendala dan sebagainya yang bisa kita bantu untuk kelancaran program MBG dari Pak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kota Banjar lainnya, Rossi Hernawati, menambahkan, komitmen terhadap program MBG dilandasi tujuan besar untuk menciptakan generasi emas 2045.
Baca Juga:Oknum Pejabat Pemkot Banjar Diduga Selewengkan Iuran Diklatpim II Rp 125 Juta, Inspektorat Turun MemeriksaRp 2 Miliar untuk Mobil Dinas di Banjar Dipersoalkan, HMI Desak Pemkot Utamakan Infrastruktur
Ia menilai program ini strategis dalam menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Rossi menegaskan, peran legislator lebih sebagai pengawal dan fasilitator, termasuk mendampingi mitra pelaksana memenuhi persyaratan teknis pendirian dapur MBG.
Selain menjadi pusat distribusi pangan bergizi, dapur MBG di Kota Banjar disebut berpotensi memberdayakan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Keberadaan dapur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menghidupkan kembali semangat gotong royong di masyarakat. (Anto Sugiarto)