Kontras
Kisah Sella (16), siswi Madrasah Aliyah Nurul Fiqhiyah asal Tamansari, menjadi salah satu potret nyata ketimpangan itu.
Yatim piatu sejak SD, ia masih mengenakan sepatu lama yang rusak sejak SMP karena tak sanggup membeli yang baru. Harapannya sederhana: bisa terus sekolah dengan fasilitas layak.
Kondisi seperti Sella inilah yang membuat perbandingan semakin mencolok: di satu sisi pejabat publik menerima fasilitas pakaian senilai puluhan juta, di sisi lain ada siswa yang bahkan kesulitan memenuhi perlengkapan sekolah paling dasar.
Baca Juga:Hima Persis Jawa Barat Desak Reformasi Tunjangan DPRD Berbasis Evaluasi KinerjaPemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp200 Triliun ke Perbankan
Pengamat politik Universitas Siliwangi, Hendra Gunawan SIP MSi, menilai situasi ini menuntut langkah serius pemerintah daerah.
“Sikap yang harus diambil adalah mau mengatur ulang regulasinya. Sesuaikan dengan rasa dan prinsip keadilan ekonomi masyarakat Tasikmalaya,” tegasnya.
Menurut Hendra, setiap rupiah dalam APBD sejatinya adalah uang rakyat.
“Yang satu sen pun dikeluarkan untuk pejabat publik, maka harus ada pertanggungjawabannya secara moral dan etik, bukan hanya administrasi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan atribut DPRD berisiko merusak kepercayaan publik.
“Itu pasti. Karena akan merusak trust dari terwakil ke wakilnya. Sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintah, sudah sepantasnya DPRD bertindak dan berperilaku sesuai dengan ‘ritme’ dan ‘alam kebatinan’ masyarakat,” ujarnya.
“Kenapa demikian? Karena rakyat sudah menyerahkan sebagian kedaulatan politiknya ke anggota legislatif untuk mengatur, mengurus, dan memperbaiki layanan publik. Namun pada saat yang sama, para legislator malah mencedarai kepercayaan itu dengan permainan anggaran yang sifatnya tidak mendesak,” pungkasnya. (Ayu Sabrina)