TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pembenahan kawasan Dadaha dari semrawutnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai susah-susah gampang. Susah karena terlalu banyak kepentingan, namun mudah asalkan DPRD dan Kepala Daerah bisa tegas.
Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat menyebut bahwa persoalan Dadaha cukup kompleks karena menyangkut banyak kepentingan. Dari mulai kepentingan ekonomi, sosial sampai dengan urusan politik. “Makanya dari dulu cenderung dibiarkan, karena dinas-dinas terkait bingung,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (11/9/2025).
Namun hal tersebut bisa dengan cepat dibereskan dengan kekuatan politik. Dalam hal ini ada Wali Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya selaku pejabat politik. “Asal DPRD dan wali kota serius, masalah PKL di Dadaha bakal beres,” ujarnya.
Baca Juga:Sebagian Sekolah dan Madrasah di Kota Tasikmalaya Belum Terima MBGBuktikan Tak Omong Doang! Kabel Internet Diputus, Tiangnya Ditebang di Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Selama ini, dia menilai belum ada pertemuan wali kota dan DPRD yang khusus membahas penataan Dadaha. Maka dari itu selama ini persoalan di kawasan tersebut tidak pernah selesai. “Kalau pun dibahas paling hanya sekilas sehingga menguap begitu saja,” ucapnya.
Meskipun dalam prakteknya akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi dengan berbagai dalih, bisa dari birokrasi atau politisi. Kesamaan partai antara wali kota dan pimpinan DPRD seharusnya menjadi kekuatan politik yang besar untuk dimanfaatkan menata dadaha. “Kalau kekuatan besar politik itu tidak digunakan untuk menata Dadaha, bisa jadi kekuatan yang besar tersebut yang memang jadi kendalanya,” terangnya.
Hal serupa juga diungkapkan Asep WK, tokoh warga setempat Dadaha. Di mana penataan PKL di Dadaha selalu gagal karena memang terbelit oleh kepentingan. “Ya termasuk karena kepentingan politik,” ujarnya.
Kebingungan di birokrasi yang pada akhirnya saling lempar pun menurutnya karena mereka memahami ada kekuatan politik di Dadaha. Sehingga mereka bingung untuk melangkah tanpa didukung oleh kekuatan politik juga. “Dalih yang akan keluar pasti urusan perut pedagang kecil, sehingga mengorbankan hak dari para pengunjung Dadaha,” katanya.
Beda cerita ketika Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bisa memberi instruksi secara tegas kepada dinas-dinas. Apalagi didukung oleh lembaga legislatif yang juga punya kekuatan politik. “Selama ini kan belum ada instruksi dari wali kota, pada akhirnya dinas-dinas saling lempar karena khawatir wali kota dan DPRD tidak berkenan PKL Dadaha diganggu,” pungkasnya.(rangga jatnika)