“Di sisi lain, wakil rakyat hidup dengan fasilitas yang jauh di atas standar kesejahteraan publik. Fenomena ini bukan hanya masalah etis, tetapi juga masalah moral dan keadilan sosial,” tandasnya.
Ryan pun mendesak dilakukannya reformasi tunjangan DPRD secara transparan melalui evaluasi berbasis kinerja. Ia juga mendesak Pembatasan tunjangan yang tidak relevan dengan fungsi legislasi segera diwujudkan.
“Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap institusi legislatif akan terus terkikis, dan demokrasi hanya akan menjadi panggung formalitas tanpa substansi,” tegas dia.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp200 Triliun ke PerbankanTunjangan Perumahan DPRD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp 62 Juta Bakal Dievaluasi
Terakhir, ia menyebut Hima Persis Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjalankan fungsinya sebagai control sosial dan moral.
“Kami mengkritik keras ketidak pekaan wakil rakyat Jawa Barat terhadap kondisi masyarakat hari ini,” pungkas Ryan. (rls/red)