Pemerintah Kabupaten Ciamis juga sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan kebijakan ini sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Andi, kebijakan ini masih menjadi ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sekretaris Bappeda Ciamis, Tigin Ary Ginanjar, menambahkan bahwa data pekerja informal untuk program ini masih dalam proses konsolidasi. “Datanya masih kita konsolidasi mudah-mudahan Jumat ini selesai,” ujarnya. (riz)