PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Penolakan terhadap rencana pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus bergulir.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran tetap teguh dengan sikap mereka, meskipun situasi saat ini sedang memanas.
Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan, penolakan terhadap Keramba Jaring Apung di Pantai Timur merupakan keputusan final dari masyarakat pesisir yang merasa keberadaan KJA akan mengganggu ekosistem serta dampak jangka panjang terhadap pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga:Koleksi Nada Dering WA Lucu Gratis yang Bikin Hari Lebih Ceria5 Layanan Digital Marketing yang Wajib Dicoba untuk Bisnis UMKM
Jeje menegaskan, keberadaan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran akan menghambat upaya pengembangan pariwisata bahari, yang selama ini menjadi unggulan daerah.
Ia mengungkapkan, nelayan dan pelaku usaha setempat merasa keberatan karena KJA dianggap mengganggu aktivitas laut yang merupakan sumber utama mata pencaharian mereka serta daya tarik wisata bahari yang sudah dikenal oleh banyak wisatawan.
”Kenapa (KJA di Pantai Timur, Red) tetap ditolak? Ya Karena mengganggu aktivitas pengembangan wisata,” tegas mantan Bupati Pangandaran ini kepada wartawan, Senin, 8 September 2025.
Keberadaan Keramba Jaring Apung, menurut Jeje, akan merusak pemandangan alam yang menjadi daya tarik wisata, serta berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.
Seiring dengan meningkatnya penolakan, pihak HNSI sebelumnya berencana untuk melakukan audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.
Namun, rencana tersebut terpaksa ditunda akibat adanya kerusuhan yang terjadi di wilayah tersebut.
Jeje menjelaskan, demi menjaga kondusivitas daerah, mereka memutuskan untuk menunggu hingga situasi benar-benar aman dan stabil.
Baca Juga:
Pihaknya tetap akan melanjutkan perjuangan ini dengan cara yang terukur, tanpa kekerasan, dan tetap menjaga agar tidak terjadi konflik yang merusak citra pariwisata Pangandaran.
Sejak beberapa bulan terakhir, penolakan terhadap KJA di Pantai Timur Pangandaran semakin mengemuka, dengan beberapa aksi deklarasi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh setempat.
Masyarakat pesisir menilai, keberadaan KJA dapat menurunkan daya tarik wisatawan, yang mengunjungi Pangandaran untuk menikmati keindahan alam dan wisata bahari.
Keberhasilan Pangandaran dalam mengembangkan sektor pariwisata bahari menjadi salah satu pendorong ekonomi lokal.