BANJAR, RADARTASIK.ID – Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar melakukan audiensi dengan Wali Kota Banjar pada Kamis, 4 September 2025, di ruang Gunung Sangkur Setda Kota Banjar.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tujuh tuntutan yang disebut Sapta Suara, dengan mengusung tema ”Koreksi Indonesia” pascagejolak yang terjadi di beberapa daerah.
Ketua HMI Cabang Kota Banjar, Rio Julian, menuturkan, salah satu poin utama dalam tuntutan tersebut adalah desakan terhadap reformasi sistem dan tata kelola partai politik.
Baca Juga:Koleksi Nada Dering WA Lucu Gratis yang Bikin Hari Lebih Ceria5 Layanan Digital Marketing yang Wajib Dicoba untuk Bisnis UMKM
Menurutnya, partai politik harus benar-benar menjadi wadah perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kendaraan politik semata.
Selain itu, HMI juga menekankan pentingnya reformasi menyeluruh pada institusi pelayanan publik.
Mereka menilai pelayanan publik saat ini belum berjalan optimal sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, khususnya di Kota Banjar.
Mahasiswa juga menyoroti perilaku sebagian anggota legislatif yang kerap memamerkan gaya hidup hedonis atau melakukan flexing.
HMI menilai, sikap tersebut mencederai rasa keadilan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Karena itu, mereka mendesak agar partai politik berani memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap anggota legislatif yang bersikap demikian.
Tuntutan lainnya mencakup revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpihak pada rakyat, serta reformasi sistem perpajakan agar lebih adil dan transparan.
Baca Juga:
”Kita juga mendesak pemerintah agar menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk pejabat,” ungkapnya, Jumat, 5 September 2025.
Dana perjalanan dinas maupun fasilitas mewah, menurut mereka, sebaiknya dialihkan untuk sektor yang lebih langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur.
Rio Julian menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, arah kebijakan saat ini semakin jauh dari semangat reformasi dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan. (Anto Sugiarto)