GARUT, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Garut terus berkomitmen dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah menghadirkan Sekolah Rakyat Rintisan (SRR), sebuah program pendidikan gratis dengan sistem berasrama yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat ini merupakan program yang diprakarsai Kementerian Sosial, mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Baca Juga:Koleksi Nada Dering WA Lucu Gratis yang Bikin Hari Lebih Ceria5 Layanan Digital Marketing yang Wajib Dicoba untuk Bisnis UMKM
Meski belum berstatus permanen, Garut mendapat kesempatan untuk memulai Sekolah Rakyat Rintisan yang sementara waktu akan berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang.
Satu Rombel SD dan Dua Rombel SMP
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan, pihaknya telah menetapkan daftar calon peserta didik yang akan memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan ini.
Ia menjelaskan, tahun ini disiapkan satu rombongan belajar untuk SD dan dua rombongan belajar untuk SMP.
Meski demikian, Nurdin menekankan pentingnya menyiapkan lokasi yang lebih representatif untuk Sekolah Rakyat permanen pada tahun mendatang.
Ia mengungkapkan, Pemkab Garut sudah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk pengadaan lahan.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Sosial juga akan dilakukan terkait mekanisme penyelenggaraan program, mulai dari teknis pendidikan hingga pemenuhan kebutuhan siswa seperti seragam, makan, dan fasilitas lainnya.
75 Siswa Terpilih
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, menuturkan, sebanyak 75 siswa siap mengikuti Sekolah Rakyat Rintisan ini.
Baca Juga:
Para siswa dari keluarga miskin Kabupaten Garut tersebut merupakan hasil penjaringan melalui dua kali rapat pleno, sebelum akhirnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Garut.
Ia menjelaskan, peserta didik mayoritas berasal dari kelompok masyarakat desil 1 dan 2, atau mereka yang betul-betul kurang mampu.
”Kebanyakan yang putus sekolah,” ungkap sekda pada Jumat, 5 September 2025.
Aji menambahkan, saat ini para siswa masih menunggu jadwal resmi dimulainya kegiatan belajar mengajar.
Renovasi BLK sebagai lokasi sementara tengah berlangsung, dan pelaksanaan sekolah rakyat rintisan ditargetkan mulai pada September 2025.