TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kinerja anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI yang meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Garut dipertanyakan warga.
Mereka menilai para wakil rakyat hanya muncul saat kampanye lalu menghilang setelah duduk di Senayan.
Septi (24), warga Tawangsari, mengaku tidak mengenal kiprah 10 legislator dapil XI.
“Sepertinya ada yang tidak asing. Ada yang pernah ke kampus saya,” ujarnya singkat, seraya menegaskan tidak pernah mendengar kabar soal langkah maupun gagasan mereka.
Nada sama disampaikan Wahyu, pengemudi ojek daring.
Baca Juga:Antisipasi Situasi Keamanan, Sekolah Madrasah Belajar Daring Selama 2 HariFix! Empat Anggota DPR RI Ini Dicopot Mulai Hari Ini: Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Ahmad Sahroni
“Kalau nama mah suka muncul di baliho waktu pemilu. Tapi habis itu ya hilang. Kita ojol mah yang penting ada kebijakan yang terasa langsung. Misalnya aturan soal BBM, jalanan, sama pendapatan kita. Bukan sekadar rapat di Jakarta,” katanya.
Ia menambahkan rakyat kecil sering hanya dijadikan bahan kampanye.
“Kita ini suka diajak foto, dikasih kaos, dijanjiin macem-macem. Tapi begitu duduk di kursi, jangankan lihat orangnya, suaranya aja gak kedengeran. Padahal yang bikin mereka sampai sana kan suara kita,” lanjutnya.
Bahana, mahasiswa Universitas Siliwangi, hanya mengenal sebagian nama legislator.
“Cuma kenal Oleh Soleh, Husein, Ade Ginandjar, sama Sohibul Iman. Gak terlalu mengikuti (aktivitas) mereka,” ucapnya.
Ia menilai kehadiran mereka tidak terasa di Tasikmalaya.
“Politikus asal Tasikmalaya tak jarang memanfaatkan SDM rendah untuk meraih suara. Itu mengkhawatirkan, karena rakyat dilihat hanya sebagai objek. Lebih buruk lagi, dua di antara mereka pernah tersangkut kasus pemotongan dana hibah,” tegasnya.
Menurut Bahana, dalam situasi kritis seharusnya legislator melakukan refleksi.
“Kalau memang tidak memberi manfaat, lebih baik mengundurkan diri. Jangan sampai apa yang rakyat berikan lebih besar daripada yang mereka balas ke rakyat,” katanya.
Ajril Rivan Alpariji, perwakilan HIMA Persis Unsil, menyoroti kebijakan DPR menaikkan tunjangan rumah.
“Kebijakan DPR mengenai tunjangan rumah anggota DPR di saat kondisi ekonomi sulit tidak sesuai dengan kinerja mereka di parlemen. Ini harus jadi peringatan besar,” tegasnya.