GARUT, RADARTASIK.ID – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMBM) Kabupaten Garut menggelar aksi damai untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait transparansi pemerintah dan kesejahteraan rakyat pada Selasa, 2 September 2025.
Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Garut yang dimulai dari Simpang Lima hingga berakhir di Lapangan Setda ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk para pemangku kebijakan daerah.
Unjuk rasa damai dimulai dengan orasi yang dipimpin oleh para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Unjuk Rasa Menunda Seleksi Pemain Persigar Garut: Apa Dampaknya bagi Persiapan Liga 4 Seri 1 Jawa Barat?Penataan Jalan Ahmad Yani Tahap Dua Dimulai, Garut Siap Jadi Kota yang Lebih Menarik dan Nyaman
Setelah orasi di Simpang Lima, massa bergerak menuju gedung DPRD Kabupaten Garut, di mana mereka kembali menyampaikan tuntutannya sebelum melanjutkan perjalanan menuju lapangan Setda Garut untuk melakukan diskusi terbuka dengan Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, anggota DPRD, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam aksinya, mahasiswa dan masyarakat Garut mengemukakan sejumlah tuntutan yang dianggap sangat relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain: pembatalan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, pengalihan tunjangan DPR untuk kepentingan rakyat, serta desakan agar segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk koruptor.
Selain itu, mereka juga menuntut pengusutan terhadap wakil rakyat yang dianggap menghina rakyat, serta reformasi total pada Polri.
Para peserta aksi juga menyerukan agar semua tahanan politik dibebaskan tanpa syarat.
Mereka mendesak agar transparansi kinerja dan penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Garut segera diwujudkan, serta meminta agar kode etik DPRD segera disahkan.
Selain itu, mereka menuntut agar setiap anggota DPRD menjaga citra dan kehormatan sebagai wakil rakyat.
Baca Juga:Longsor dan Pohon Tumbang Warnai Cuaca Ekstrem di Garut, Warga Harus Waspada!Rekannya Dilindas Kendaraan Taktis Brimob, Gabungan Ojol Garut Desak Pemecatan Pelaku
Tak kalah penting, mereka juga menekankan perlunya aparat keamanan untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa tindakan represif di Kabupaten Garut.
Koordinator aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Garut, Adrian Hidayat, menyampaikan, dari tuntutan yang diajukan, beberapa tuntutan di antaranya sudah diakomodir oleh pihak DPRD Kabupaten Garut.
Ia menambahkan, ke depan, pihaknya akan memastikan, penggunaan anggaran dan hasil reses DPRD dipublikasikan secara terbuka kepada publik. ”Itu sudah disepakati,” katanya.
Unjuk rasa di Kabupaten Garut ini berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis atau kekerasan.