TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Situasi nasional ditambah kondisi kerusakan berdampak pada pola kerja DPRD Kota Tasikmalaya. Rapat daring menjadi alternatif agar agenda legislatif bisa tetap berjalan.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH mengatakan bahwa pihaknya terus melihat perkembangan yang terjadi. Diharapkan wilayah Kota Tasikmalaya bisa tetap kondusif meskipun masyarakat ingin menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi. “Mudah-mudahan tidak ada lagi aksi-aksi yang anarkis,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (31/8/2025).
Pihaknya tidak melarang publik untuk melakukan aksi, hanya saja harus dilakukan dengan baik tanpa merusak. Karena pada aksi unjuk rasa hari Jumat pun dia ada di lokasi dan hendak menemui massa aksi, hanya saja situasinya sudah tidak lagi kondusif. “Saya sudah mau menemui yang aksi, tapi kondisinya ternyata tidak memungkinkan,” ucapnya.
Baca Juga:Kerusakan Terparah Sepanjang Sejarah Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kota TasikmalayaOjol Tasik Ikut Terusik, Lakukan Aksi Solidaritas ke Mapolres Tasikmalaya Kota
Pihaknya juga menyesalkan dengan dampak kerusakan yang terjadi akibat dari aksi tersebut. Sementara ini, upaya perbaikan pun langsung dilakukan untuk memulihkan kerusakan yang ada. “Sudah mulai perbaikan,” katanya.
Disinggung soal agenda-agenda rapat DPRD, H Aslim mengatakan hal tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pasalnya DPRD tetap harus bekerja sebagaimana fungsinya selaku lembaga legislatif. “Agenda rapat tetap akan dilaksanakan,” ucapnya.
Hanya saja secara teknis pihaknya akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika memang memungkinkan rapat di kantor, maka alternatifnya akan dilakukan secara daring. “Kan bisa pakai zoom juga,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, massa aktivis yang mengatasnamakan Rakyat Ingin Revolusi melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Tasikmalaya Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya berujung ricuh, Jumat (29/8/2025). Aksi tersebut berlangsung ricuh dan anarkis sehingga menimbulkan berbagai kerusakan.
Korlap Aksi Muhammad Kahar Dwitama menerangkan bahwa aksi tersebut membawa dua persoalan. Pertama untuk Polres Tasikmalaya Kota yang merupakan bagian dari Institusi Polri terkait ojol di Jakarta yang meninggal dilindas rantis barracuda. “Itu sengaja dilindas dengan mobil, yang notabenenya mobil tersebut bisa menahan granat,” ucapnya.
Selanjutnya untuk DPRD sebagai persoalan isu kenaikan gaji anggota DPR. Sementara saat ini ekonomi masyarakat semakin melemah. “Mengenai isu kenaikan gaji dpr yang menyentuh 3 juta per hari,” terangnya.