TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Meskipun tidak punya kewenangan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pemkot Tasikmalaya tidak bisa cuci tangan begitu saja. Ketika sudah berdampak negatif kepada siswa dan guru atau kegiatan pendidikan, itu sudah jadi urusan Dinas Pendidikan.
Keterlambatan pengiriman MBG di beberapa sekolah di Kota Tasikmalaya berdampak pada siswa dan guru. Untuk siswa, sebagian mereka tertahan di sekolah meskipun jam pulang karena menunggu MBG dan ada juga yang harus kembali ke sekolah ketika sudah pulang ke rumah.
Untuk sekolah dan guru, keterlambatan ini menjadi tugas tambahan. Karena secara tidak langsung pihak sekolah harus memastikan makanan yang datang diterima oleh para siswa.
Baca Juga:BSI Bantu Kesiapan Jemaah Haji di Kota Tasikmalaya Untuk Berangkat Tahun 2026Kunci Kosan Patah, Jadi Urusan Damkar Juga di Kota Tasikmalaya
Seperti halnya yang terjadi di SDN 3 Sukasari beberapa waktu lalu. Di mana para guru memanggil kembali siswa atau wali murid setelah jam pulang sekolah ditambah memindahkan ratusan porsi makanan dari tray MBG ke tempat bekal siswa.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman Wiranata mengatakan bahwa MBG ini memang kewenangannya diatur oleh pemerintah pusat. Namun Pemkot punya kewajiban memastikan pelayanan pendidikan tidak terganggu. “Ketika keterlambatan ini sudah berdampak pada guru dan siswa, Pemkot dan Dinas Pendidikan harus ikut berperan memperbaikinya,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (28/8/2025).
Apalagi keterlambatan yang terjadi berpotensi merusak kualitas gizi di makanan, bahkan ada kemungkinan menjadi basi. Hal ini tentunya bisa berdampak negatif terhadap kesehatan siswa. “Keselamatan dan kesehatan siswa ini juga tidak lepas dari tanggung jawab Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa MBG merupakan program yang positif dari pemerintah untuk perbaikan gizi anak serta mendorong ekonomi masyarakat. Maka dari itu pelaksanaanya di lapangan, tentunya SPPG harus melakukan evaluasi untuk perbaikan. “Kalau terjadinya sekali kita bisa maklumi karena masih proses penyesuaian, tapi harus ada evaluasi untuk diperbaiki,” terangnya.
Namun ketika keterlambatan ini terjadi berulang-ulang, DPRD pun tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan berkomunikasi dengan Komisi IV dan melakukan evalasi bersama pihak-pihak terkait. “Bersama dinas pendidikan dan dapur-dapur MBG kita akan kumpulkan kalau masalahnya berulang,” katanya.