“Kalau sekarang saya datang ke provinsi dan pusat, saya bingung. Ada berapa jumlah masyarakat miskin, di mana saja, enggak tahu. Solusinya belum ada. Kalau sudah ada data itu semuanya detail, tidak asal lempar angka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Diky menekankan bahwa perencanaan berbasis data harus sejalan dengan ketersediaan anggaran daerah. Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan APBD, sambil tetap membuka peluang dukungan lain.
“Sebetulnya ini persis dengan ketika kita menyusun RPJMD, harusnya diawali dengan Musrenbang. Saya kan gak ikut Musrenbang, kan belum dilantik. Setelah itu akan terlihat kebutuhan dan keinginan. Keinginan diminimalisir sesuaikan dengan APBD. Kalaupun APBD terbatas bisa menggunakan CSR,” jelasnya.
Baca Juga:Ratusan Sekolah Penerima BOS Kinerja di Priangan Timur Jadi Prioritas Pembelajaran Coding dan AIIni Pesan Mendalam H Azies Rismaya Mahpud bagi Wali Kota Tasikmalaya!
Dengan pembenahan data yang lebih rinci, Diky berharap Kota Tasikmalaya mampu mengakses lebih banyak program bantuan dari provinsi maupun pusat, sekaligus memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin.(Ayu Sabrina)