Hal ini, menurut Iing, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan responsif.
Iing menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menambah beban ASN, melainkan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.
“Harus ada outcome yang jelas dari pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya seragam dan absen tanpa hasil,” ungkapnya.
Baca Juga:Guru PPPK Paru Waktu di Kabupaten Tasikmalaya Mogok Mengajar Massal, Tuntut Kesejahteraan yang Layak!Sera Sani Jabat Unsur Ketua GM FKPPI Kabupaten Tasikmalaya: Teruskan Perjuangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan!
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ASN di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih produktif dan semangat dalam menjalankan tugas, dengan pengawasan yang lebih terukur dan jelas.
“Ini adalah bagian dari era digitalisasi yang harus diikuti untuk perbaikan kinerja ASN dan pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Iing. (obi)