Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan anggaran Rp3,43 miliar, sudah terealisasi seluruhnya.
Dari data tersebut, jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan cukup besar. Namun, serapannya masih jauh dari optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik soal efektivitas program yang digulirkan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Apep Yosa, menjelaskan bahwa sampai saat ini segala upaya pengentasan kemiskinan itu masih dilakukan.
Baca Juga:Ratusan Sekolah Penerima BOS Kinerja di Priangan Timur Jadi Prioritas Pembelajaran Coding dan AIIni Pesan Mendalam H Azies Rismaya Mahpud bagi Wali Kota Tasikmalaya!
“Periode penganggaran satu tahun anggaran. Misalnya memang ada schedule Agustus, ada timing-nya, dengan evaluasi itu, mengingatkan kembali sampai dengan saat ini realisasi posisinya masih 30 persen,” jelas Apep kepada Radar, usai Rapat Koordinasi TKPK di Bale Kota, Selasa (26/8/2025).
Ia juga memaparkan, bahwa anggaran yang tampak ‘jumbo’ itu merupakan gabungan dari setiap peran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
“jadi besar itu, penggabungan, capaian yang hendak dicapai di berbagai kegiatan,” tandasnya.
Lebih lanjut Apep mengatakan bahwa rapat koordinasi itu juga di antaranya mengenalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini digantikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ada data yang masih berbeda dengan kondisi riil. Itu juga kan ada margin error, dengan updating data tiga bulan sekali. Siapa tahu ada yang meninggal. Atau salah alamat. Karena tadi DTSEN di 2025,” paparnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2025.
“Yang sering jadi sorotan masyarakat, bagaimana pembangunan bisa berimplikasi langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.
Ia kemudian meminta semua OPD melaksanakan semuanya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jangan menunggu numpuk di akhir tahun.
Baca Juga:Di Kabupaten Garut, Mentor untuk Pembelajarna Koding dan AI Dibiayai Secara “Rereongan”Pembelajaran Koding-AI Diwajibkan bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kinerja
“Mohon untuk strukturnya, APBN time schedule harus sesuai, tidak bertumpuk di akhir tahun. Dari program Tasik Pelak juga berpotensi mendukung untuk perekonomian yang merata,” pungkasnya.
Dengan porsi besar warga berada pada kelompok desil menengah ke atas (280 ribu jiwa), pemerintah dituntut lebih presisi dalam menyasar program perlindungan sosial agar tepat sasaran—khususnya bagi 77 ribu jiwa yang hidup di garis kemiskinan ekstrem.(Ayu Sabrina)