TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Kota Tasikmalaya terus berhadapan dengan persoalan kemiskinan yang tak kunjung tuntas. Garis kemiskinan pada 2024 tercatat sebesar Rp563.377 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 76.710 jiwa atau 11,10 persen dari total penduduk.
Namun, potret lebih detail terlihat dari Distribusi Tingkat Kesejahteraan (Desil) 2025. Data itu menunjukkan jumlah warga Kota Tasikmalaya terbagi dalam enam lapisan kesejahteraan. Yaitu Desil 1 (sangat miskin/miskin ekstrem) berjumlah 77.392 jiwa.
Kemudian Desil 2 (miskin) berjumlah 105.596 jiwa, Desil 3 (rentan miskin) berjumlah 101.658 jiwa, Desil 4 (pas-pasan) berjumlah 88.720 jiwa, Desil 5 (cukup mampu) berjumlah 83.148 jiwa, Desil 6–10 (sejahtera menengah hingga sangat tinggi) berjumlah 280.836 jiwa
Baca Juga:Ratusan Sekolah Penerima BOS Kinerja di Priangan Timur Jadi Prioritas Pembelajaran Coding dan AIIni Pesan Mendalam H Azies Rismaya Mahpud bagi Wali Kota Tasikmalaya!
Dari data itu, mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya —hampir setengah dari total populasi— sudah berada pada desil menengah hingga atas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya soal mengurangi jumlah miskin, tetapi juga menekan kesenjangan kesejahteraan agar tidak makin lebar.
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan. Total pagu yang disiapkan untuk tahun 2025 mencapai Rp111,12 miliar dengan realisasi sekitar Rp16,03 miliar atau hanya 14 persen.
Sejumlah dinas dan lembaga terkait tercatat mengelola program penanggulangan kemiskinan, di antaranya Dinas Sosial dengan anggaran Rp5,47 miliar dan realisasi Rp 610 juta. Kemudian Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp48,01 miliar dan realisasi Rp4,03 miliar. Dinas Perumahan dan Permukiman, anggarannya Rp1,67 miliar dengan realisasi Rp925 juta. Dinas KUMKM Perindag, anggarannya Rp351 juta dengan realisasi Rp232 juta.
Dinas Tenaga Kerja memiliki anggaran penanggulangan kemiskinan paling besar, yaitu Rp1,18 miliar dengan realisasi baru Rp184 juta. Disporabudpar, dengan anggaran Rp150 juta, realisasinya baru Rp130 juta.
Dinas PPKB3A dengan anggaran Rp389 juta, realisasinya baru Rp112 juta. Dinas PUTR: Anggaran Rp15,76 miliar, realisasi Rp769 juta. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan anggaran Rp2,36 miliar, realisasinya baru Rp161 juta.
Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp4,27 miliar, realisasinya Rp3,29 miliar. Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp131 juta, realisasinya baru Rp104 juta. Kecamatan dengan anggaran Rp25,85 miliar, realisasinya baru Rp1,68 miliar.