TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penanganan persoalan sampah masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Setiap hari, sekitar 320 ton sampah diproduksi dan sebagian besar langsung dikirim ke TPA Ciangir. Kendala utama pengelolaannya adalah keterbatasan anggaran.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya, Feri Arif Maulana, menjelaskan pihaknya hanya menerima anggaran Rp15 miliar setahun dari APBD murni dan perubahan.
Baca Juga:Mahasiswa Endus Dugaan Nepotisme di Lelang Proyek Puskesmas di Kota Tasikmalaya!Proses Audit Selesai, Kepala SMAN 3 Tasikmalaya Dinyatakan Tidak Bersalah dan Aktif Kembali
“Itu kebanyakan belanja pegawai umumnya. Kemarin kan ada dumptruck, yang pengalihan dari mobil Rp3,6 miliar ada sekarang juga dapat arm roll. Mungkin di angka Rp6 miliar untuk pengelolaan sampah. Sama dengan Ciamis, Banjar, dan Priangan Timur. Hampir sama,” jelasnya.
Ia menambahkan, tahun ini pemerintah kota belum memperoleh bantuan dari provinsi maupun pusat. Alasannya permohonan bantuan yang diajukan Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan program yang dijalankan pemerintah pusat maupun provinsi.
“Untuk tahun ini dari provinsi tidak ada bantuan. Dari pusat juga tidak ada, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),” ungkapnya, Minggu (24/8/2025).
Menurut dia, bantuan dari provinsi dan pusat kebanyakan untuk pengolahan sampah. Sedangkan pengajuan dari Kota Tasikmalaya tahun ini mengajukan bantuan dumptruck yang nilainya besar. Meski demikian, Feri optimistis tahun depan akan ada dukungan lebih besar. Namun dalam bentuk alat. Bukan uang.
“Untuk tahun depan incinerator dari provinsi. Bantuan-bantuan itu biasanya memang lebih ke pengolahan sampah, seperti mesin pemilah, pencacah, dan sebagainya. Bisa hibah barang atau uang. Kalau tahun ini dari provinsi tidak ada. Tahun depan insyaallah bentuknya incinerator itu,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat umumnya berupa dukungan kelola sampah, seperti pembangunan TPS3R atau TPST. Namun, pemerintah kota harus lebih dulu menyiapkan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED).
“Tahun ini kami sedang menyusun dokumen FS dan DED untuk tahun depan. Jadi kalau sudah siap, peluang bantuan lebih besar,” jelasnya.
Baca Juga:Garis Kemiskinan Wilayah Priangan Timur Naik Tiap Tahun, Berapa Masing-Masing Angkanya?Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi Mulyadi
Salah satu rencana jangka panjang DLH adalah pembangunan TPST di kawasan TPA Ciangir.