Tedi juga menyoroti kondisi keuangan daerah.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran yang saat ini tengah mengalami defisit, kebocoran retribusi dari dugaan tiket palsu jelas harus diusut secara tuntas.
Tanpa sinergi antara legislatif, kepolisian, inspektorat, bupati, hingga lembaga pengawas eksternal, penyelesaian kasus ini dikhawatirkan hanya bersifat parsial.
Sarasa Institute menekankan, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga:Hari Ini, 86 Kuda Bertarung di Pacuan Kuda Legokjawa, Pangandaran Bidik Sport TourismPelaku Usaha Desak Pemindahan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran, Dinilai Ganggu Wisata
Kasus tiket wisata palsu ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan publik yang berhubungan langsung dengan hak masyarakat. (Deni Nurdiansah)