PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Rencana pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran menuai penolakan dari para pelaku usaha wisata dan nelayan.
Mereka menilai keberadaan Keramba Jaring Apung Pantai Timur Pangandaran milik swasta itu berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat setempat.
Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) menyebutkan, ada ribuan kepala keluarga yang hidupnya sangat bergantung pada aktivitas wisata dan perikanan tradisional di kawasan Pantai Timur Pangandaran.
Baca Juga:Forum Bela Wisata Pangandaran Desak Pencabutan Izin Keramba Jaring Apung di Pantai TimurAtap Rumah Lansia Roboh di Pangandaran, Hujan Deras Ungkap Bahaya Rumah Lapuk
Ketua FKP2WP, Iwan Sofa, menegaskan, sedikitnya terdapat 1.040 kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor wisata air dan jalur keluar-masuk perahu nelayan.
Pihaknya berkomitmen untuk terus menyuarakan penolakan terhadap Keramba Jaring Apung Pantai Timur Pangandaran. ”Atas dasar moral dan nurani, kami tidak akan diam,” katanya kepada Radartasik.id, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurut Iwan, meski belum beroperasi, sejumlah unit Keramba Jaring Apung sudah terlihat diturunkan di lokasi.
Padahal, area tersebut selama ini menjadi pusat kegiatan wisata air seperti watersport serta jalur utama bagi perahu tradisional nelayan.
Jika keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran tetap dipaksakan, ia menilai hal itu akan sangat mengganggu aktivitas wisata sekaligus menutup akses bagi para nelayan.
Senada dengan itu, pelaku usaha wisata lainnya, Sule menyampaikan, kehadiran KJA bukan hanya mengganggu, tetapi juga berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.
Ia menjelaskan, para pelaku wisata di Pantai Timur Pangandaran sebagian besar berusaha dengan modal terbatas untuk sekadar menghidupi keluarga.
Baca Juga:Pemkab Pangandaran Masih Bimbang, Apakah Piutang PBB-P2 Sebesar Rp 20,4 Miliar Harus Dihapuskan?Inspektorat Kabupaten Pangandaran Dinilai Lemah Tangani Kasus Tiket Wisata Palsu
”Kami ini berusaha dengan modal seadanya, menghidupi keluarga dari wisata air yang ada,” tuturnya.
Jika KJA berdiri dan mendominasi kawasan, ia khawatir justru akan meningkatkan angka pengangguran, bukan membuka lapangan pekerjaan baru.
Sule juga menambahkan, sebagian besar nelayan dan pelaku wisata lebih memilih beroperasi di dekat kawasan Cagar Alam.
Pilihan itu diambil bukan tanpa alasan, melainkan karena faktor keamanan dari ombak besar di kawasan tersebut.
Dengan kondisi ini, para pelaku usaha dan nelayan berharap pemerintah dapat mendengar suara masyarakat. (Deni Nurdiansah)