Sementara itu, sektor industri di Kota Banjar masih didominasi usaha kecil menengah dengan pertumbuhan yang belum signifikan. Keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar dinilai menjadi hambatan.
Sedangkan sektor pariwisata pun belum optimal dalam memberi kontribusi ekonomi. Minimnya promosi, fasilitas yang kurang memadai, serta pengelolaan objek wisata yang tidak maksimal membuat kunjungan wisatawan rendah.
“Libur Lebaran, yang seharusnya menjadi momentum peningkatan kunjungan wisatawan, justru sepi karena kondisi objek wisata yang kurang menarik dan kurangnya wahana,” pungkasnya.
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
Adapun strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dilakukan melalui berbagai intervensi, mulai dari pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga penekanan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Intervensi ini juga diarahkan agar tepat sasaran dengan memperkecil inclusion dan exclusion error, serta memastikan konvergensi dan sinergi antarprogram melalui bantuan yang sesuai kebutuhan.
Tidak ketinggalan, afirmasi fiskal, regulasi penggunaan APBN, APBD, dan APBDes yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk penandaan anggaran. “Untuk pelaksanaan intervensi dilakukan pada waktu yang tepat dengan memperhatikan Susenas BPS,” ujarnya. (Anto Sugiarto)