BANJAR, RADARTASIK.ID – Angka kemiskinan di Kota Banjar juga terus menurun sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 angka kemiskinan di kota dengan empat kecamatan ini tercatat sebesar 1,38 persen atau sebanyak 2.490 jiwa.
Kemudian pada 2023, angka tersebut turun signifikan menjadi 0,04 persen atau hanya 77 jiwa (15 keluarga).
Namun, pada 2024 kembali meningkat menjadi 0,95 persen berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Barat pada 16 Juli 2024 lalu.
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
“Jumlah kemiskinan dari tahun 2022 sampai 2023 alami penurunan, namun tahun 2024 naik sedikit,” ucap Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar H Supriana melalui Sekretaris H Andi Bastian, Rabu (20/8/2025).
Ia menjelaskan jumlah kemiskinan ekstrem pada tahun ini (2025) masih dalam proses penghitungan karena hasilnya baru akan keluar di akhir tahun.
Berdasarkan rekapitulasi tahun 2023, Kecamatan Pataruman tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi dengan 7 keluarga atau 35 jiwa. Di antara wilayah tersebut, Kelurahan Pataruman menjadi yang tertinggi dengan 3 keluarga atau 16 jiwa.
Kategori miskin ekstrem, lanjutnya, adalah warga dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (GK).
“Adapun GK di Kota Banjar tahun 2024, berdasarkan data BPS yakni sebesar Rp430.590 per kapita per bulan,” jelas Andi.
Ia menambahkan, tingginya angka kemiskinan ekstrem dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari akses pekerjaan, keterbatasan lapangan kerja layak dengan upah memadai, hingga rendahnya kualitas keterampilan SDM yang pada tahun 2023 hanya 5,43 persen sesuai kebutuhan pasar kerja.
Faktor lain yakni pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah tahun 2023 baru mencapai 8,79 tahun, sehingga menghambat warga memperoleh pekerjaan lebih baik. Selain itu, akses kesehatan yang terbatas, biaya pengobatan tinggi, serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi juga memperburuk kondisi.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan ParigiBerburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal Dunia
“Selain itu perkembangan relatif rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak tahun 2023 masih 75,21 persen,” ungkapnya.
Andi menuturkan, sejumlah sektor juga gagal menopang kesejahteraan masyarakat. Pertanian yang masih menjadi mata pencaharian utama warga menghadapi tantangan lahan sempit, perubahan iklim, serta harga hasil panen yang fluktuatif.
“Berdasarkan data, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2023 masih sebesar 79,55 persen,” terangnya.