GARUT, RADARTASIK.ID – Angka Kemiskinan di Kabupaten Garut pada tahun 2023 adalah 9,77%. Menurun pada tahun 2024 menjadi 9,68%.
Berdasarkan data BPS, dalam 10 tahun terakhir angka kemiskinan di Garut telah turun signifikan. Dari 12,81% menjadi 9,68%.
Sementara itu, saat ini sebanyak 925.074 keluarga di Kabupaten Garut telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tingkat kesejahteraan dibedakan melalui desil 1–10.
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Garut, Asep Nugraha, mengatakan pihaknya menerima data ini sejak Juni 2025.
“Untuk dtsen ini kami sudah menerima datanya dari Pemerintah Pusat itu bulan Juni 2025,” ucapnya.
Ia menyebut hampir 99 persen warga Garut yang memiliki data kependudukan sudah masuk DTSEN.
Kabupaten Garut sendiri diketahui memiliki 42 kecamatan dengan wilayah sangat luas.
“Yang membedakan masyarakat itu terkategori miskin atau tidak adalah pada desilnya. Yang mana nanti pembedanya dari desilnya saja kan dtsen ini sesuai dengan inpres 4 2025 dan impres 8 2025 juga disana dibedakan berdasarkan desil antara desil 1 sampai 10 yang mana itu membedakan tingkat kesejahteraannya,” katanya.
Dtsen sendiri merupakan gabungan dari tiga data kemiskinan, yaitu P3KE, Regsosek BPS, dan DTKS Kemensos.
“Kalau di kami data DTSEN ini digunakan untuk interpensi program bantuan sosial atau pemberdayaan sosial gitu,” jelasnya.
Beberapa bantuan yang digulirkan di Garut antara lain PKH, BPNT, dan BPJS BPIJK. Warga yang masuk kategori desil 1 disebut sebagai yang paling miskin, salah satunya di Kecamatan Banjarwangi.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan ParigiBerburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal Dunia
“Jumlah Desil 1-5 sebesar 16.584 dari total penduduk 20.776,” kata Asep.
Ia menjelaskan penentuan kemiskinan menggunakan 39 indikator, terdiri dari 13 indikator individu dan 26 indikator keluarga. Indikator itu mencakup pekerjaan, pendidikan, penghasilan, hingga kepemilikan aset. Dari data itu, BPS merumuskan desil kesejahteraan setiap warga.
“Di beberapa SKPD ada bantuan permodalan bagi UMKM kemudian ada rumah warga dibantuan dari renovasi rumahnya misalnya rutilahu,” pungkasnya.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut tahun 2024 mencapai 259,3 ribu jiwa, turun dibandingkan 2023 sebanyak 260,5 ribu jiwa dan 2022 sebanyak 276,7 ribu jiwa. (Agi Sugiana)