Dalam bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, berada di peringkat ke-19 di Jawa Barat. Sebagian besar penduduk usia 25 tahun ke atas belum menamatkan SMP.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sekolah rusak. Dari 7.006 ruang kelas SD, sebanyak 5.633 di antaranya rusak ringan hingga berat. Sementara dari 2.664 ruang kelas SMP, 1.643 ruang juga mengalami kerusakan.
“Jumlah ruang kelas SMP sebanyak 2.664 ruang dengan kondisi yang rusak ringan sampai berat sebanyak 1.643 ruang kelas,” tambah Cecep.
Ia pun mengajak semua pihak untuk ikut membantu pembangunan daerah.
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dan dukungan semua stakeholder,” tegasnya.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menambahkan bahwa peningkatan IPM sudah masuk dalam RPJMD melalui program penguatan sumber daya manusia.
“Tentu pekerjaan rumah baik peningkatan IPM, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran harus bertahap diselesaikan,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Drs Erry P MSi menyebut kemiskinan tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi bisa ditekan jika produktivitas ekonomi masyarakat meningkat.
“Jadi tingkat kemiskinan bisa ditekan manakala produktivitas ekonomi masyarakat meningkat atau individu. Penghasilan meningkat, maka angka pengangguran berkurang, diikuti tingkat kemiskinan berkurang,” ujarnya.
Erry menilai Pemkab Tasikmalaya perlu memaksimalkan potensi APBD dan PAD untuk kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi pembangunan terwujud, harus ada dana memadai dan investasi di daerah. Masalahnya di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada investasi,” ungkapnya. (Diki Setiawan)