TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Presentase kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini beada di angkat 10,23 persen. Menempati urutan ke-21 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Angka ini sedikit lebih baik bila dibandingkan Kota Tasikmalaya yang secara presentase masih di angka 11,1 persen.
Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 tercatat sebesar 69,98 poin, naik tipis dari tahun sebelumnya yang berada di angka 69,38 poin. Angka itu menjadi yang terendah di Jawa Barat.
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
Tingkat kemiskinan juga masih tinggi yakni 10,23 persen, menempatkan Tasikmalaya di urutan bawah dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Kondisi ini semakin berat dengan keterbatasan anggaran fiskal dan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Awal Agustus 2025, Bupati Tasikmalaya H Cecep Nurul Yakin pernah mengungkapkan kemampuan fiskal daerah yang dipimpinnya sangat rendah. Hal itu membuat upaya penanggulangna kemiskinan dan pengangguran menjadi lebih sulit.
Cecep kemudian mengungkap penanggulangan kemiskinan akan berhasil hanya apabila datanya akurat. Jika tidak, maka langkah pemerintah mengurangi jumlah warga miskin tidak akan pernah berhasil.
“Poinnya saya bilang adalah data base kemiskinan, makanya saya dorong ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Supaya setiap orang yang miskin itu di foto titik rumahnya,” ungkap Cecep, Rabu (20/8/2025).
Pemkab Tasikmalaya menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) serta mengintegrasikan program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, dan subsidi iuran JKN untuk menanggunglangi kemiskinan.
Pemerintah juga meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memberdayakan UMKM dengan bantuan modal usaha, melaksanakan program padat karya, memperbaiki infrastruktur dasar di desa tertinggal, serta mengintegrasikan penurunan stunting dengan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan ParigiBerburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal Dunia
Namun Cecep mewanti-wanti agar masyarakat miskin tidak kehilangan hak bantuan karena salah sasaran.
“Jangan sampai nanti yang mampu dapat fasilitas-fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat miskin. Jadi jangan sampai tidak tepat sasaran,” kata Cecep.
Sebelumnya, Cecep meungkapkan jika kemampuan fiskal daerah sangat rendah untuk menangani kemiskinan.
“Kemampuan fiskal kita sangat rendah untuk urusan kemandiriannya,” ungkap Cecep kepada Radar, pada Jumat (1/8/2025) lalu.