TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyebut ruas jalan Puspahiang–Mandalasari sudah masuk prioritas perencanaan pembangunan.
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (DPUTR-PRKP-LH) Kabupaten Tasikmalaya, Wildan Nuruzzaman, mengatakan ruas jalan tersebut sudah menjadi bagian dari program strategis.
“Ruas jalan Puspahiang-Mandalasari merupakan salah satu ruas jalan prioritas yang telah masuk dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Tasikmalaya,” terang Wildan kepada Radar, Selasa (19/8/20258).
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
Menurutnya, pemerintah daerah menyadari pentingnya jalan ini bagi mobilitas masyarakat sehingga pada anggaran murni 2025 sudah ada alokasi dana. Proses pengadaan barang dan jasa bahkan sudah sampai pada tahap penetapan pemenang.
Namun, berdasarkan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 tentang penghentian sementara belanja kegiatan yang bersumber dari APBD 2025, kegiatan pembangunan jalan tersebut untuk sementara dihentikan.
Instruksi ini mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta surat Gubernur Jawa Barat mengenai efisiensi APBD. Dengan demikian, kontrak pekerjaan belum bisa ditandatangani.
Pemkab berharap pada APBD Perubahan 2025, ruas jalan Puspahiang–Mandalasari kembali mendapatkan alokasi anggaran lebih besar.
“Saat ini pembahasan APBD Perubahan masih dalam proses, sehingga masyarakat di mohon bersabar karena tahapan perencanaan dan administrasi harus dilalui sesuai aturan,” jelas Wildan.
Ia menambahkan, pada 2024 sebenarnya sudah ada pembangunan ruas jalan tersebut dengan anggaran Rp3,3 miliar. Pada 2022 anggarannya Rp3,29 miliar, sementara pada 2021 Rp5,57 miliar.
“Jadi ruas jalan Puspahiang-Mandalasari itu bertahap diperbaiki, namun memang sampai saat ini masih belum tuntas. Kedepan, prioritas pemerintah adalah dalam pembangunan infrastruktur jalan, mudah-mudahan dapat menjadi tuntas karena PR jalan rusak tersebar di beberapa wilayah,” ujarnya.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan ParigiBerburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal Dunia
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan anggaran Rp700 miliar dari provinsi untuk infrastruktur jalan yang ditagih oleh masyarakat, sebenarnya terjadi pada masa Gubernur Ahmad Heryawan dan Bupati Uu Ruzhanul Ulum.
“Jadi masyarakat harus tahu bahwa anggaran untuk infrastruktur jalan dari pemerintah provinsi atau Gubernur untuk infrastruktur jalan Rp700 miliar, waktu zaman Gubernur Aher dan bupatinya pak Uu,” terang Cecep.