Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya mengakui persoalan belum tuntasnya akses dipicu kendala anggaran. Meski ada usulan pembebasan lahan senilai Rp135 juta, hingga kini belum masuk dalam APBD 2025. Pemerintah Kota sedang berupaya memasukkan anggaran tersebut dalam perubahan APBD.
Diketahui, Kementerian PUPR mencatat pembangunan jembatan gantung merupakan bagian dari Nawacita, saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Program ini digagas untuk memangkas kesenjangan pembangunan dan membuka isolasi desa. Sejak 2015, ratusan jembatan gantung dibangun di seluruh Indonesia.
Namun, keberlanjutan manfaatnya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam hal pembangunan akses lanjutan dan pembebasan lahan. Seperti di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 1000 Persen di Cirebon Distop Gubernur Jabar, Ini Kata Dedi MulyadiKota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPA
Kini, Jembatan Gantung Sukamenak sudah berdiri kokoh sebagai simbol persaudaraan dua daerah. Namun tanpa akses jalan memadai dari sisi Sukamenak, jembatan Rp5 miliar itu masih “gantung” fungsinya.
Warga berharap, janji pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan benar-benar diprioritaskan dalam waktu dekat, agar jembatan ini tidak terus menjadi cerita tentang infrastruktur yang megah tapi tak terpakai.(Ayu Sabrina)