TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Memimpin 2 OPD atau dinas yang berbeda tidak bisa dipungkiri membuat pekerjaan pejabat semakin menumpuk. Mereka pun dituntut untuk bisa bekerja ekstra agar program di masing-masing OPD bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pasca rotasi mutasi di tubuh Pemkot Tasikmalaya, sebagian kursi pimpinan OPD masih kosong. Sebagai alternatifnya, kepemimpinan OPD dipegang oleh Plt yang rangkap jabatan.
Ada pun pejabat-pejabat yang rangkap jabatan tersebut yakni Hanafi yang menjabat Asda 2 dan juga Plt Kepala DLH, dr Budi Tirmadi yang menjabat Direktur RSUD dr Soekardjo sekaligus Plt Kepala Dinkes lalu H Asep MP sebagai Asda 3 sekaligus Plt Kepala Diskominfo.
Baca Juga:Rangkap Jabatan di Pemkot Tasikmalaya Menurunkan Profesionalisme BirokrasiHarus Bertanggung Jawab, Tugas Paskibraka di Kota Tasikmalaya Bukan Hanya Mengibarkan Bendera Pusaka
Kemudian ada Apep Yosa F sebagai Kepala Bappelitbangda sekaligus Plt Kepala Dinas KUMKM Perindag, H Rahmat Riza Setiawan sebagai Asda 1 sekaligus Plt Kasatpol PP, Yuda Permana sebagai Kabag Hukum sekaligus Plt Sekwan dan terakhir Gungun Pahlagunara selaku Kepala BKPSDM sekaligus Plt Kepala Disdukcapil.
Kendati demikian tugas tambahan itu sudah diberikan dan harus dilaksanakan, baik suka atau tidak. Pasalnya hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari kepala daerah dengan pertimbangan tertentu.
Hanafi sebagai Asda 1 yang harus dihadapkan dengan persoalan penanganan sampah di DLH. Pihaknya pun mengaku akan melaksanakan tugas tersebut supaya pelayanan pengelolaan sampah bisa tetap berjalan. “Ya memang kota jadi harus kerja ekstra, namanya juga tugas tambahan,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (13/8/20225).
Namun dirinya tidak menganggap hal tersebut menjadi sebuah beban, namun sebagai tugas yang harus dikerjakan. Dia pun optimis bisa tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana. “Ya kita laksanakan program yang sudah ada di dinas,” tuturnya.
Diakuinya bahwa sebelumnya Hanafi belum pernah berdinas di DLH, namun hal itu menurutnya bukan kendala. Pasalnya pimpinan OPD lebih cenderung pada manajerial. “Kalau teknisnya kan ada yang mengerjakan,” ungkapnya.
Hal serupa juga diungkapkan dr Budi Tirmadi yang menjabat Dirut RSUD dr Soekardjo sekaligus Plt Kepala Dinas Kesehatan. Menurutnya tugas ganda yang diberikan oleh wali kota merupakan hal yang harus dikerjakan, bukan dijadikan beban. “Kita kan PNS ya, apa yang menjadi tugas dari pimpinan ya harus dilaksanakan,” ungkapnya.