TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tasikmalaya turut menyoroti kebijakan cut-off APBD. Kebijakan ini menghentikan sebagian besar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua Bidang Hikmah Politik Kebijakan Publik (HPKP) IMM Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Thaariq Falih, menilai kebijakan ini bukan hanya masalah teknis administrasi. Tapi menggambarkan lemahnya kemauan politik serta buruknya perencanaan fiskal pemerintah daerah.
Langkah pemda yang memotong hampir seluruh pos belanja di tengah tahun anggaran dipandang sebagai indikasi kegagalan dalam proyeksi pendapatan dan manajemen risiko. Kegagalan ini terjadi sejak tahap perencanaan.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPABupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan Parigi
“Konsekuensinya bukan hanya proyek pembangunan yang terhenti, tetapi juga memperlambat laju perputaran ekonomi lokal. Daya beli masyarakat menurun, dan efek berganda (multiplier effect) dari belanja publik ikut menghilang,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Thaariq menilai, pemerintah daerah seharusnya memiliki skema antisipasi, seperti menetapkan prioritas program dan menyiapkan mekanisme penyesuaian anggaran yang fleksibel.
Dengan begitu, tekanan fiskal tidak otomatis berimbas pada terhentinya layanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam kerangka good governance, situasi ini justru seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan fiskal, akuntabilitas politik, serta reformasi perencanaan anggaran harus menjadi prioritas.
“Keberpihakan pada rakyat adalah prinsip utama yang harus tetap dipegang, meskipun kondisi fiskal sedang sulit. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperburuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
IMM berharap Pemkab Tasikmalaya segera memberikan penjelasan terbuka terkait dasar pertimbangan cut-off APBD 2025 serta mempublikasikan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memulihkan kinerja anggaran dan menjaga layanan publik tetap berjalan. (Ujang Nandar)