“Termasuk bupati harus menata tim suksesnya, jangan sampai ada yang mengatasnamakan orang suruhan bupati, jangan sampai merugikan bupati itu sendiri,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Tasikmalaya, Givan Alifia Muldan, menilai kebijakan cut offf APBD yang diberlakukan Bupati Tasikmalaya sejak 22 Juni 2025 bukan sekadar langkah administratif. Keputusan ini memiliki dampak strategis yang berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi lokal, kesinambungan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan cut off diartikan sebagai penghentian sementara realisasi belanja APBD hingga disahkannya APBD Perubahan. Pemerintah daerah mengklaim langkah ini sebagai upaya efisiensi anggaran. Namun, Givan menilai narasi tersebut hanya terkesan hemat di atas kertas tanpa mempertimbangkan implikasi luas di lapangan.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPABupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan Parigi
“Efisiensi seharusnya memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Tapi jika dilakukan tanpa kajian matang, justru bisa menjadi bumerang yang memperlambat pembangunan, melemahkan daya beli masyarakat, dan memicu stagnasi pelayanan publik,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Berdasarkan data yang ia kumpulkan, kebijakan ini telah mengakibatkan turunnya serapan anggaran secara signifikan, menunda proyek infrastruktur vital, serta memperlambat pelaksanaan program pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial.
“Peredaran uang di tingkat lokal ikut melambat, menekan daya beli, dan mengurangi efek pengganda belanja daerah. Bagi kami, efisiensi seperti ini lebih seperti jargon manajerial yang belum terbukti efektivitasnya,” kata Givan. (Diki Setiawan)