TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ratusan santri dari berbagai pesantren di Tasikmalaya Raya menggelar aksi damai di depan gerbang kantor Bupati Tasikmalaya, Kamis (14/8/2025).
Mereka memulai long march dari Muktamar Cipasung, melintasi Alun-Alun Singaparna, hingga tiba di kantor Pemkab Tasikmalaya.
Aksi ini digelar untuk menyuarakan komitmen menjaga kesucian pesantren sekaligus mengkritik kebijakan Pemkab Tasikmalaya soal cut off APBD. Kebijakan itu dinilai merugikan lantaran banyak pembangunan menjadi terhambat.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPABupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan Parigi
Korlap aksi, Aceng Subhani, dalam orasinya menegaskan tujuan mereka adalah menyelamatkan Kabupaten Tasikmalaya dari ketidakadilan. Ia menuding bupati “berkedok preman” dan membuat kebijakan cut off anggaran yang merugikan masyarakat.
“Dampaknya jalan rusak, fasilitas publik hancur dan kemana uang rakyat mengalir,” katanya di depan gerbang Pemkab, Kamis (14/8/2025).
Aceng juga menyoroti dugaan kriminalisasi ulama. Ia mengingatkan agar suara demi kebenaran tidak dianggap kejahatan dan kebebasan di kota santri tidak dibungkam.
Ia menuding adanya praktik korup di proyek-proyek yang dikuasai kroni dengan “japrem 3 persen”, penjualan jabatan, serta pejabat yang naik bukan karena kemampuan, melainkan uang dan koneksi.
“Saatnya melawan kezaliman, buka mata dan bersuara, bangkit,” ungkapnya.
Perwakilan massa lainnya, Khaerun Nasichin, mengingatkan agar perpecahan yang terjadi pada Pilkada dan PSU sebelumnya tidak terulang.
“Jangan sampai ke depan itu terjadi kembali, harus dilupakan, mari sekarang kita bersama membangun Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.
Baca Juga:Berburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal DuniaTahapan Pengisian Kursi Direktur Operasional BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya Sudah Dijalankan
Ia juga meminta bupati bekerja cepat mengejar ketertinggalan, termasuk membuka cut off anggaran yang belum juga dibuka.
“Apalagi cut off anggaran belum dibuka-buka kan? karena DPRD belum selesai membahasnya. Kalau bupati akan buka cut off setelah ditetapkan anggaran perubahan, DPRD juga harus segera membahas dan menetapkannya,” jelasnya.
Khaerun menegaskan agar bupati dan DPRD tidak tarik ulur yang justru akan mengorbankan masyarakat.
“Jadi mari kita bersama-sama, kami ajarkan dari santri berpolitik dan menjalankan pemerintahan secara dewasa, agar masyarakat tidak terdampak,” ucapnya.
Ia juga mendorong bupati menertibkan ASN yang dalam setiap program pekerjaan mengatasnamakan pihak lain, serta menata tim suksesnya agar tidak ada yang merugikan bupati.