Pemprov hanya berfungsi sebagai fasilitator yang melakukan koreksi dan verifikasi.
Dalam kasus ini, Pemprov Jateng sudah memberikan teguran kepada Pemkab Pati, dan kebijakan kenaikan PBB tersebut sudah dicabut. ”Tinggal kita melakukan pembinaan ke depan,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pada 12 April 2025, Pemkab Pati mengirimkan surat untuk melakukan verifikasi ke Pemprov Jateng, dan pada 22 April 2025, Biro Hukum Pemprov memanggil Pemda Pati untuk rapat bersama.
Dalam pertemuan tersebut, ada tiga hal penting yang harus dipenuhi oleh Pemkab Pati, yakni menunjuk pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah.
Baca Juga:Tak Perlu Lagi ke Tanjung Emas, Pelabuhan Batang Jawa Tengah Siap Jadi Pusat Bongkar Muat BaruIndustri Hijau di Jawa Tengah Terus Menggeliat, Pabrik Solar Panel Terbesar di Asia Tenggara Resmi Beroperasi
Luthfi berharap ke depan seluruh pihak yang terlibat bisa lebih teliti dalam membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat dan tetap mengutamakan kepentingan umum. (rls)