SEMARANG, RADARTASIK.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menggelar rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kantornya pada Kamis, 14 Agustus 2025, untuk membahas perkembangan terkini di Kabupaten Pati.
Rapat penyelesaian krisis Kabupaten Pati ini digelar sebagai respons terhadap aksi massa besar-besaran yang terjadi pada Rabu, 13 Agustus 2025, yang sempat mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Pati.
Luthfi menyatakan, situasi di Kabupaten Pati kini sudah kembali kondusif setelah adanya upaya koordinasi yang intens antara berbagai pihak terkait. ”Perkembangan situasi kita bahas secara detail,” ungkapnya usai rapat dengan Forkopimda.
Baca Juga:Tak Perlu Lagi ke Tanjung Emas, Pelabuhan Batang Jawa Tengah Siap Jadi Pusat Bongkar Muat BaruIndustri Hijau di Jawa Tengah Terus Menggeliat, Pabrik Solar Panel Terbesar di Asia Tenggara Resmi Beroperasi
Ia juga menambahkan, proses penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung di DPRD Kabupaten Pati tengah berjalan, dan hasilnya diperkirakan akan diketahui dalam waktu 60 hari.
Gubernur Jateng ini menekankan, meskipun pemprov tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pembahasan tersebut, pihaknya tetap turun tangan untuk memastikan stabilitas di wilayah tersebut tetap terjaga.
Tindak lanjut Pemprov Jateng sudah dilakukan dengan mengirimkan tim untuk memantau perkembangan situasi di Pati.
Luthfi memastikan, layanan publik di Pati, seperti layanan kesehatan, ekonomi, dan koordinasi lintas sektoral, tetap berjalan lancar.
Tim dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan sudah diturunkan ke wilayah tersebut untuk memastikan perekonomian dan investasi di Pati tetap stabil.
Selain itu, Biro Kesra juga terlibat dalam koordinasi dengan tokoh masyarakat guna menciptakan suasana yang lebih kondusif.
Dinas Kesehatan juga diterjunkan untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus dilakukan, dengan tim dari Kemendagri sudah hadir di Pati untuk memantau situasi terkini.
Baca Juga:Pemprov Jateng Siap Tarik PPPK ke Desa, Koperasi Merah Putih Menunggu Komando PusatEmpat Tahun Beruntun! Jawa Tengah Tak Tergoyahkan sebagai Provinsi Layak Anak
Dalam hal ini, Luthfi menekankan pentingnya mempelajari peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran untuk seluruh Bupati dan Wali Kota di Jateng agar lebih sigap dalam mengantisipasi potensi gangguan serupa di wilayah mereka masing-masing.
Luthfi mengingatkan, kasus yang terjadi di Pati terkait dengan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam hal tersebut.