“Apalagi uang anggarannya untuk pengadaan hewan kurban cukup besar Rp 4,2 miliar. Itu juga adalah uang rakyat,” tegasnya.
“Jadi saya menduga seperti ada kejanggalan dalam pengadaan hewan kurban tahun ini. Jadi ketika sudah diketahui ada perantara (insial D), klaim kepada bupati,” sambungnya.
Nandang pun mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan menelusuri dugaan markup tersebut.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPABupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan Parigi
“Jadi APH jangan defend atau menunggu saja. Ini kan yang namanya sudah di-publish di media itu bagian daripada ruang publik. Media salah satu fungsi pemberitahuan dan publikasi. Termasuk dalam informasi pengadaan hewan kurban ini,” tambahnya.
Sementara itu, Teguh, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya tak juga memberikan jawaban saat beberapa kali coba dikonfirmasi. Radar telah mencoba menghubungi nomor pribadinya melalui sambungan telepon dan pesan Whatsapp selama dua hari kemarin, namun tak juga direspon.
Upaya konfirmasi dengan mendatangi langsung kantor yang bersangkutan di gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya juga tidak membuahkan hasil. Beberapa staf yang ditemui menyebutnya tengah keluar.
Radar kemudian mencoba menghubungi Kasubag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya, H Deni, namun juga belum memberikan tanggapan.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan hewan kurban oleh Pemkab Tasikmalaya pada Idul Adha 1446 Hijriah memunculkan isu baru. Muncul informasi di lapangan bahwa spesifikasi berat hewan kurban yang diterima oleh penerima kurban tidak sesuai.
Menurut informasi di lapangan, beberapa hewan kurban seperti domba disebutkan memiliki bobot 40 kilogram oleh pemborong. Namun ternyata, ada penerima yang menerima domba dengan berat hanya 20 kilogram. Bahkan 15 kilogram.
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Karom, mengakui hal tersebut. Menurutnya hewan kurban yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat Idul Adha 1446 memang tidak layak.
Baca Juga:Berburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal DuniaTahapan Pengisian Kursi Direktur Operasional BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya Sudah Dijalankan
“Pengadaan hewan kurban perlu dievaluasi, karena hewan yang diberikan bikin malu ketika diberikan ke masyarakat. Kondisi hewan kurbannya domba kecil, kurus, dan berdasarkan ilmu fiqih tidak layak,” ujarnya kepada Radar, Selasa (12/8/2025).
Karom menambahkan, ukuran tubuh domba yang kecil membuat pihak penerima tidak percaya diri untuk membagikannya.
“Tubuh leutik dombanya dan tidak pede memberikan kepada masyarakat, bahkan sempat ditolak. Kemudian dikirim (ulang) dengan ukuran agak bagus,” katanya.