“Ini Pak Gubernur sudah menolak 100 persen. Hatur nuhun, Pak Gubernur,” ucapnya.
Dengan tegas Susi menolak keberadaan KJA di Pantai Timur, karena jaraknya hanya 200 meter dari bibir pantai, smeentara dalam ketentuan, jaraknya minimal harus 2 mil.
Ia mengatakan, keberadaan KJA akan merusak ekosistem laut dan juga mengotorinya.”Itu Sinting, gila,” ucapnya.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya dan Dua Daerah Lain Belum KLA, Pemprov Jabar Gagal Raih Penghargaan Provila dari KemenPPABupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan Parigi
Sebelumnya, PT. Pasifik Bumi Samudera berencana menambah keramba jaring apung untuk budidaya ikan terapung yang dilakukan.
Pihak perusahaan telah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk pemanfaatan ruang laut di Pantai Timur Pangandaran.
Perwakilan PT Pasifik Bumi Samudera Gorby mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan mengenai adanya penolakan dari beberapa pihak terkait rencana penambahan keramba apung di perairan Pantai Timur Pangandaran. (Deni Nurdiansah)