TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Tasikmalaya, Givan Alifia Muldan, menilai kebijakan “Cut-Off” APBD yang diberlakukan Bupati Tasikmalaya sejak 22 Juni 2025 bukan sekadar langkah administratif.
Menurutnya, keputusan ini memiliki dampak strategis yang berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi lokal, kesinambungan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan Cut-Off diartikan sebagai penghentian sementara realisasi belanja APBD hingga disahkannya APBD Perubahan.
Pemerintah daerah mengklaim langkah ini sebagai upaya efisiensi anggaran.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan ParigiBerburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal Dunia
Namun, Givan menilai narasi tersebut hanya terkesan hemat di atas kertas tanpa mempertimbangkan implikasi luas di lapangan.
“Efisiensi seharusnya memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Tapi jika dilakukan tanpa kajian matang, justru bisa menjadi bumerang yang memperlambat pembangunan, melemahkan daya beli masyarakat, dan memicu stagnasi pelayanan publik,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kebijakan ini telah mengakibatkan turunnya serapan anggaran secara signifikan, menunda proyek infrastruktur vital, serta memperlambat pelaksanaan program pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial.
“Peredaran uang di tingkat lokal ikut melambat, menekan daya beli, dan mengurangi efek pengganda belanja daerah. Bagi kami, efisiensi seperti ini lebih seperti jargon manajerial yang belum terbukti efektivitasnya,” ujar Givan.
Ia menilai kebijakan Cut-Off bertolak belakang dengan target percepatan pembangunan dan penguatan daya saing daerah. Alih-alih mendorong pertumbuhan, kebijakan ini justru memutus aliran ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan antara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan realisasi di lapangan.
“Efisiensi bukan berarti memutus nadi pembangunan. Harus ada pengelolaan sumber daya yang bijak agar masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata. Pemangkasan tanpa peta jalan yang jelas ibarat memutus aliran darah ke organ vital—terlihat hemat, tapi bisa melumpuhkan fungsi esensial,” jelasnya.
Givan memprediksi kebijakan Cut-Off dapat memunculkan tiga dampak signifikan: melemahnya ekonomi lokal, terhentinya proyek pembangunan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang baru.
Baca Juga:Tahapan Pengisian Kursi Direktur Operasional BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya Sudah DijalankanMasih Ingat Pesan H Amir Mahpud: 5 Dosa yang Harus Diberantas Pemerintah Kota Tasikmalaya!
Sebagai solusi, Jaman Tasikmalaya menawarkan tiga langkah alternatif: keterlibatan publik dan stakeholder dengan melibatkan DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam forum konsultasi terbuka untuk merumuskan prioritas bersama; selective spending dengan memangkas anggaran hanya pada pos yang tidak mendesak dan mengalihkan dana ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat; serta spending smarter dengan meningkatkan pengawasan terhadap kebocoran anggaran, mendorong digitalisasi proses pengadaan, dan memangkas birokrasi penghambat.