TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aset milik pemda yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap enam lokasi aset dari total 42 lokasi yang dimiliki Pemkab. Pemeriksaan ini akan dilanjutkan secara bertahap untuk seluruh titik aset.
“Kita akan terus memantau semua aset untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Radar, Rabu 13 Agustus 2025.
Baca Juga:Guru PPPK Paru Waktu di Kabupaten Tasikmalaya Mogok Mengajar Massal, Tuntut Kesejahteraan yang Layak!Sera Sani Jabat Unsur Ketua GM FKPPI Kabupaten Tasikmalaya: Teruskan Perjuangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan!
Menurut Dani, hasil pengecekan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar aset belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa aset masih digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang kondisinya memprihatinkan.
“Atap gedung BLK rusak dan membutuhkan renovasi. Selain itu, ada pula bangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian yang masih ditempati dan memerlukan perbaikan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, kata dia, sebagian aset diketahui dalam status pinjam pakai, disewakan atau digunakan oleh SKPD. Bahkan, banyak aset yang belum memiliki sertifikat resmi.
“Proses sertifikasi masih berlangsung di bagian aset. Aset yang belum bersertifikat harus segera diurus agar ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa di masa depan,” jelas Dani.
Komisi II berkomitmen untuk melanjutkan monev terutama pada aset yang belum bersertifikat. Langkah ini diambil agar pemanfaatan aset bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya.
“Saat ini PAD kita baru sekitar Rp850 juta dari seluruh aset yang sebenarnya memiliki potensi besar. Kalau dikelola secara profesional, banyak aset strategis yang bisa menjadi sumber PAD yang signifikan,” tegasnya.
Dani menambahkan, pihaknya mendorong Pemkab Tasikmalaya agar segera melakukan pembenahan dan pengelolaan aset secara maksimal, termasuk peningkatan pemeliharaan, legalitas, dan pemanfaatan yang produktif. Dengan begitu, diharapkan PAD daerah dapat meningkat secara berkelanjutan. (ujg)