DENPASAR, RADARTASIK.ID – Pemerintah berencana melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperkuat operasional Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja koperasi sekaligus memberdayakan tenaga kerja yang ada di daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) siap mendukung program Koperasi Merah Putih.
Baca Juga:Empat Tahun Beruntun! Jawa Tengah Tak Tergoyahkan sebagai Provinsi Layak Anak1.700 Pelari dari 22 Negara ”Serbu” Dieng, Wisata Jawa Tengah Makin Mendunia
Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penempatan tenaga PPPK di Kopdes Merah Putih.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan, informasi tersebut ia terima saat mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurutnya, rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis operasional Kopdes Merah Putih, mulai dari pelatihan tenaga koperasi hingga rencana pelibatan tenaga PPPK.
Sumarno menjelaskan, pemerintah pusat mengarahkan agar tenaga pengelola koperasi dapat diisi oleh PPPK.
Ia menambahkan, dibutuhkan pembahasan lanjutan untuk menentukan langkah teknis, sambil menunggu petunjuk yang lebih rinci dari pusat.
Ia juga menekankan, peningkatan kemampuan (capacity building) bagi pengelola koperasi menjadi prioritas, mengingat Kementerian Koperasi saat ini tengah menyusun petunjuk teknis, buku saku, dan materi pendukung lainnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan mendapatkan tenaga PPPK dengan skema penempatan 2-3 orang per koperasi.
Baca Juga:Dari NDX AKA hingga Gigi, Inilah Pesta 80 Tahun Jawa Tengah yang Tak Boleh Kamu LewatkanInilah Daftar Pemenang Honda Modif Contest 2025 Bandung: Pesta Modifikasi, Aksi Gokil, dan Hadiah Menggiurkan
Ia menyebut pemerintah sedang melakukan pemetaan PPPK di seluruh Indonesia untuk mendukung program ini.
Zulkifli juga menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan tenaga PPPK di setiap koperasi.
Jika di desa setempat tidak tersedia, maka tenaga tersebut dapat diambil dari kecamatan yang sama, atau bahkan dari kecamatan terdekat.
Dengan adanya penguatan SDM melalui PPPK dan pelatihan intensif bagi pengelola, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan koperasi yang profesional dan berdaya saing. (rls)