TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemkot Tasikmalaya tak perlu merasa rugi dengan wacana pelimpahan RSUD dr Soekardjo ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus jadi yang lebih utama.
Akademisi IAI Tasikmalaya Dr H Ajang Ramdani MPd mendukung penjejakan yang dilakukan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Meskipun hal itu memerlukan proses kajian yang tidak sederhana dari Pemkot Tasikmalaya. “Ya patut diapresiasi langkah yang dilakukan oleh wali kota,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya Pemprov Jawa Barat punya kemampuan yang lebih untuk membenahi rumah sakit tersebut. Karena menurutnya saat ini RSUD dr Soekardjo sudah sangat parah dan butuh pembenahan serius. “Bisa jadi Pemkot juga mampu, tapi Pemprov tentu lebih mampu,” tuturnya.
Baca Juga:Penampungan Sampah di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya KebakaranBerduka! Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PAN Wafat
Pihaknya mengingatkan agar kajian dilakukan oleh Pemkot Tasikmalaya terfokus pada pelayanan masyarakat. Bukan hitung-hitungan untung rugi bagi keuangan daerah. “Fokusnya untuk perbaikan layanan kesehatan, jangan takut rugi secara keuangan daerah,” katanya.
Pembenahan di RSUD saat ini membutuhkan penanganan segera sehingga butuh pemerintah dengan kemampuan yang lebih. Khususnya dalam membenahi pelayanan serta melengkapi berbagai sarana prasarana di rumah sakit. “Kalau RSUD dr Soekardjo fasilitas dan pelayanannya sudah baik, masyarakat yang sakit tidak perlu jauh-jauh dirujuk ke RS Hasan Sadikin di Bandung,” ucapnya.
Jika memang dampak pada keuangan daerah dinilai memberatkan, Pemkot Tasikmalaya bisa memaksimalkan fasilitas kesehatan yang dimiliki. Salah satunya mengembangkan RS Dewi Sartika dan merampungkan RS Purbaratu. “Supaya bisa mengimbangi PAD yang hilang,” katanya.
Apalagi Viman Alfarizi Ramadhan menyebut soal opsi RS tipe C di Kota Tasikmalaya. Nilai pendapatannya bisa lebih mengimbangi, dengan catatan pengelolaannya dilakukan secara profesional. “Ya kan bisa minta kompensasi ke Pemprov, misal anggaran khusus untuk membangun RS Tipe C,” terangnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengaku penjajakan dengan Gubernur Jawa Barat KDM memang sudah dilakukan, namun hal tersebut bukan hal yang bisa terjadi secara instan. Karena perlu berbagai kajian penilaian, termasuk dari sisi kelayakannya. “Ada proses yang memang harus dilihat dari kelayakannya seperti apa,” ungkapnya.