TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Peluang dilimpahkannya RSUD dr Soekardjo dari Pemkot Tasikmalaya ke Pemprov Jawa Barat semakin menguat. Hal itu seiring sudah adanya komunikasi antara Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat.
Dihimpun dari berbagai sumber, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sudah melakukan komunikasi dengan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan. Salah satunya membahas pelimpahan RSUD dr Soekardjo ke Pemprov Jawa Barat.
Dalam hal ini Pemprov Jawa Barat sudah siap untuk menyelamatkan RSUD dr Soekardjo, dengan catatan akan melakukan audit terlebih dahulu. Namun selain itu Pemkot masih membutuhkan berbagai proses kajian.
Baca Juga:Temuan BPK Untuk OPD-OPD di Kota Tasikmalaya Jangan Disepelekan, Kerugian Negara Bisa Berimplikasi HukumKesanggupan Pemkot Tasikmalaya Selamatkan RSUD dr Soekardjo Harus Realistis
Hal itu tidak dipungkiri oleh Viman yang mengatakan bahwa wacana akusisi rumah sakit oleh Pemprov Jabar bukan hanya RSUD dr Soekardjo saja. Namun berlaku juga dengan rumah sakit di beberapa daerah sebagai rujukan wilayah, termasuk Priangan Timur. “Terkait rujukan yang memang tematik,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).
Maka dari itu, pelimpahan atau ambil alih pengelolaan RSUD dr Soekardjo bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Karena perlu berbagai kajian penilaian, termasuk dari sisi kelayakannya. “Ada proses yang memang harus dilihat dari kelayakannya seperti apa,” ungkapnya.
Viman pun mengaku penjajakan dengan dengan Gubernur Jabar sudah dilakukan. Ketika hal itu terealisasi, Pemkot Tasikmalaya mempertimbangkan untuk membangun rumah sakit pengganti sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan dan juga menambah potensi PAD. “Apakah memang opsinya membangun rumah sakit tipe C untuk kota tasikmalaya sehingga nanti layanan kesehatan di Kota Tasikmalaya juga bertambah dan PAD transitoris bisa tertutupi dengan itu,” ujarnya.
Meskipun wacana pelimpahan itu tidak dipungkiri, hal itu tetap belum bisa dipastikan. Pada prinsipnya, Pemkot pun ingin agar RSUD dr Soekardjo bisa berkembang lebih baik untuk melayani masyarakat. “Opsi ke provinsi juga kan masuk ke perjuangan,” tuturnya.(rangga jatnika)