PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Masalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran masih terus memicu gejolak, meski sejumlah pertemuan telah dilakukan untuk mencari solusi.
Pada Rabu, 6 Agustus 2025, tokoh-tokoh penting Pangandaran berkumpul di Gedung Samsat untuk membahas permasalahan tersebut.
Dalam pertemuan itu, muncul kembali penolakan keras terhadap KJA dari beberapa pihak, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jeje Wiradinata.
Baca Juga:Harga Jual Ikan Tetap Stabil Meski Cuaca Ekstrem, Nelayan Pangandaran Optimistis Capai Target Rp 30 MiliarSkandal Tiket Wisata Palsu Pangandaran: Fokus Mapan Desak Pansus DPRD, Bongkar Dugaan Kebocoran PAD Miliaran
Susi Pudjiastuti, yang dikenal vokal terhadap isu kelautan, sempat meninggalkan pertemuan setelah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran.
Ia menyatakan, keberadaan Keramba Jaring Apung telah merusak ekosistem laut, serta berdampak negatif pada pariwisata yang menjadi salah satu andalan daerah tersebut.
Susi menegaskan, keindahan alam Pangandaran harus dijaga dan keberadaan Keramba Jaring Apung jelas bertentangan dengan hal itu.
Tantangan untuk Pemerintah Daerah
Senada dengan Susi, Jeje Wiradinata turut memberikan tekanan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk segera mengevaluasi izin operasional Keramba Jaring Apung yang terpasang di Pantai Timur.
Ia mengungkapkan, pemasangan KJA di wilayah tersebut tidak sejalan dengan regulasi yang ada, terutama dalam hal tata ruang dan kebijakan daerah.
Jeje menegaskan, dengan melihat dampak negatif yang ditimbulkan, izin KJA seharusnya dicabut demi kelestarian pantai dan sektor pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan daerah.
”Kita harus melihat aspek secara keseluruhan, perizinannya harus dicabut,” tegas mantan Bupati Pangandaran ini kepada wartawan, Rabu, 6 Agustus 2025.
Baca Juga:Pangandaran Masih Larang Study Tour ke Luar Daerah: Ini Alasan dan Respons Sekolah atas Kebijakan Dedi MulyadiDarurat Sampah di Pangandaran: TPA Purbahayu Kewalahan Hadapi 70 Ton Sampah Per Hari
Ia juga menyoroti kekhawatiran terhadap masa depan Pantai Pangandaran, yang dapat tergerus jika Keramba Jaring Apung terus diperluas.
”Sekarang izinnya tiga hektare, lalu besok pengembangannya mau ke mana, pantai akan habis dan sektor pariwisata pasti sangat terganggu,” tuturnya.
Pendapat Pemerintah Provinsi
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Rini Cempaka, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan, pihaknya sedang mengumpulkan bahan dan keterangan untuk memastikan bahwa penataan ruang laut di Pantai Timur Pangandaran dilakukan dengan bijak.