TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kesanggupan DPRD dan Pemkot Tasikmalaya untuk membenahi RSUD beroperasi secara normal harus realistis. Dari sisi finansial, Pemrov Jabar dinilai punya kemampuan lebih dari Pemkot Tasikmalaya.
Hal itu diungkapkan akademisi dari Unsil Tasikmalaya Prof Iis Marwan Drs MPd mengatakan Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya harus mengukur kemampuan berdasarkan kajian. Jangan sampai kesanggupan membenahi RSUD dr Soekardjo hanya didasari ingin mempertahankan aset saja.
“Perlu ada kajian dari segi akademis yang terkait tata kelola rumah sakit umum daerah, dimana titik lemah, titik kuatnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga:Bro Ron Datang ke Tasikmalaya, Pungutan Liar di Sekolah Seperti Premanisme di TerminalDewan Sebut RSUD dr Soekardjo Bisa Diselamatkan, Estimasi Kebutuhan Mencapai Rp 300 Miliar
Begitu juga dengan kebutuhan biaya operasionalnya supaya seimbang dengan pendapatan RSUD dan kemampuan keuangan Pemkot Tasikmalaya. Jika masih minus, maka pembenahan akan sulit dilaksanakan. “Untuk menutupi kekurangan keuangannya mampu atau tidak,” tuturnya.
Pengamatan pribadinya, RSUD dr Soekardjo memang akan lebih baik jika di bawah kendali Pemprov Jawa Barat. Karena pemerintah yang lebih tinggi menurutnya punya kapasitas dan kemampuan lebih. “Contoh kecilnya bisa dilihat seperti apa infrastruktur jalan nasional, provinsi dan jalan kota atau kabupaten,” terangnya.
Maka dari itu pihaknya mendukung jika rumah sakit itu dilimpahkan kepada Pemprov Jawa Barat. Apalagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang tinggi semangatnya agar Pemprov memiliki RS yang berkualitas di daerah. “Supaya masyarakat tidak selalu ke rumah sakit Hasan Sadikin,” terangnya.
Pihaknya khawatir Pemkot Tasikmalaya mempertahankan RSUD dr Soekardjo hanya karena didasari PAD. Menurutnya tidak elok jika terlalu mengedepankan urusan pendapatan. “Karena rumah sakit itu bukan lembaga pencari untung,” terangnya.
Idealnya pemerintah harus berpikir supaya pelayanan RSUD dr Soeakrdjo sebagai rumah sakit milik pemerintah mampu memberikan pelayanan secara maksimal. Bukan menjadikannya semata-mata sebagai aset untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jangan sampai rumah sakit umum malah jadi arena bisnis,” katanya.(rangga jatnika)