TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menilai Pemkot Tasikmalaya masih sanggup untuk menyelamatkan RSUD dr Soekardjo. Kuncinya yakni ada di kebijakan dan keberpihakan dari wali kota.
Rombongan dari Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya bersama dinas kesehatan meninjau kondisi lapangan RSUD dr Soekardjo, Selasa (5/8/2025). Sekaligus diskusi membahas persoalan-persoalan di rumah sakit tersebut yang merujuk pada layanan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Yadi Mulyadi menilai bahwa kondisi RSUD tidak begitu parah. Hanya saja memang butuh perbaikan dalam berbagai hal. “Setelah kita lihat ke lapangan, bahwa ini hanya perlu pembenahan saja,” ungkapnya.
Baca Juga:8 Tahun Ada di RSUD dr Soekardjo, Mesin Cathlab Harga Belasan Miliar Tak Pernah DioperasikanPengembalian Cepat Sesuai Arahan, Jawaban DLH Kota Tasikmalaya Soal Temuan BPK 1,4 Miliar dari Pembiayaan BBM
Pembenahan yang dimaksud diantaranya memenuhi kebutuhan layanan dengan sarana yang sudah ada. Ditambah pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang harus diperbaiki. “Yang belum difungsikan kita fungsikan, masalah SDM sudah coba kita bicarakan,” katanya.
Tidak dipungkiri, pembenahan tersebut membutuhkan biaya yang selama ini jadi kendala di RSUD. Soal itu DPRD akan berupaya memberikan dukungan agar ada bantuan. “Apakah dari pusat, provinsi atau pemkot,” tuturnya.
Apalagi sudah ada rencana bantuan mesin CT Scan yang saat ini dibutuhkan oleh RSUD dr Soekardjo. Menurutnya itu jadi bagian dari solusi untuk mendukung rumah sakit. “saya dengar pada tahun ini pusat akan menurunkan beberapa alat-alat yang besar, seperti CT scan dan segala macamnya,” ucapnya.
Setelah peninjauan ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tasikmalaya. Supaya apa yang menjadi hasil peninjauan ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot Tasikmalaya. “Kita layangkan surat, mungkin dalam bulan ini,” terangnya.
Soal dorongan untuk pelimpahan ke Pemprov Jawa Barat, menurutnya para nakes belum memahami secara utuh informasinya. Karena dilimpahkan pun belum tentu Pemprov bisa fokus membenahi RSUD. “Karena kan (wilayah) cakupannya besar juga, bukan hanya di Tasik,” tuturnya.
Maka dari itu menurutnya penyelesaian masalah di RSUD tidak perlu dilimpah ke Pemprov Jabar. DPRD bersama Pemkot termasuk direksi RSUD akan melakukan upaya-upaya untuk membenahi. “Kalau saya kira ini diselesaikan di internal (stakeholder Kota Tasikmalaya,” tuturnya.